Jakarta, kabarsawit.com - Andi Akmal Pasluddin, anggota Komisi IV DPR RI, menyoroti kecilnya pencapaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia mengatakan bahwa pelaksanaan PSR baru mencapai 10% dari 2,8 juta hektar, sebuah angka yang sangat kecil dan memerlukan langkah-langkah taktis dan serius.

Anggota fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (PKS) ini menilai ada beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana PSR tersebut. Salah satunya adalah banyaknya perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. "Legalitas lahan inilah yang membuat banyak petani tidak dapat mengikuti program PSR," ujarnya kemarin.

Ia juga mengatakan bahwa program PSR seharusnya lebih mudah untuk dikelola dan harus ada kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan untuk masyarakat, pemerintah daerah dan perkebunan untuk memastikan bahwa mereka memahami program PSR ini secara penuh dan memadai.

“Kami berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan Departemen Perkebunan Kementerian Pertanian. Sekarang administrasinya telah disederhanakan dengan hanya enam persyaratan, bukan 12 persyaratan seperti sebelumnya,” tutur Andi.

Andi Akmal juga menekankan bahwa semua pemangku kepentingan perlu memahami bahwa PSR adalah upaya kolaboratif. “Ini termasuk DPR, yang harus terus mencari upaya lain untuk mengganti  Undang-Undang Perkebunan,” tandasnya.

Untuk mempercepat PSR, ia berharap target 180.000 hektar tahun ini dapat dipenuhi atau dilampaui melalui cara-cara formal dan kemitraan. Agar hal ini dapat terwujud, legalitas lahan petani kelapa sawit perlu diselesaikan.

“Setelah masalah legalitas diselesaikan, petani tidak hanya akan menerima dana dari PSR tetapi juga dari KUR dan bank-bank lainnya. Dengan begitu, kelapa sawit akan berkembang dan pada akhirnya kesejahteraan petani kelapa sawit akan meningkat," tutupnya.