OJK : Jika Kurang Modal PSR, Pakai KUR
Panen perdanan kebun peserta PSR Bengkulu Tengah, foto : MC Benteng
Bengkulu, kabarsawit.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat di wilayah ini mencapai Rp 1,48 triliun hingga Juli 2023.
Secara rinci, KUR mikro mencapai Rp 852,17 miliar dengan 17.046 debitur, KUR kecil sebesar Rp 599,98 miliar dengan 2.627 debitur, dan KUR supermikro sebesar Rp 25,84 miliar dengan 2.699 debitur. Industri pertanian, perburuan, dan kehutanan mendominasi penyaluran KUR.
Herwan Achyar, Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan OJK Bengkulu, meminta semua bank di Bengkulu untuk terus mempromosikan KUR agar masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang KUR dan mendapatkan manfaat dari dukungannya.
"Para petani yang berpartisipasi dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) lah yang seharusnya didorong untuk menggunakan KUR," ujarnya Senin (4/9).
Ia mengatakan bahwa para peserta program PSR menerima dana sebesar Rp30 juta per hektar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana ini diyakini tidak akan cukup untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit sampai tanaman pertama panen sekitar usia tiga tahun.
"Selama ini banyak petani kelapa sawit yang tidak memiliki cukup dana untuk menutupi biaya PSR. Dan KUR dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Namun tentu saja, mekanisme dan persyaratan penyaluran KUR perlu diikuti,” tuturnya.
Petani yang berpartisipasi dalam program PSR dapat memperoleh KUR khusus untuk perkebunan rakyat. Untuk pinjaman, jangka waktu KUR maksimal empat tahun. Untuk kredit pembiayaan investasi, masa tenggang waktu maksimal lima tahun.
Dia menambahkan bahwa program KUR pertanian telah memantapkan dirinya sebagai salah satu alat bantu bagi sektor pertanian Indonesia. Dengan suku bunga yang kompetitif serta syarat dan ketentuan yang jelas, KUR Pertanian memudahkan petani untuk mengakses pembiayaan.
"Dengan KUR Pertanian, petani tidak perlu lagi khawatir kehabisan modal,” terangnya.
“Kami akan terus memfasilitasi interaksi antara pemerintah daerah dan melakukan pendampingan kepada para petani agar dapat mengakses pembiayaan ini," tutupnya.
