Bengkulu, kabarsawit.com - Armansyah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, menguraikan rencana untuk menggunakan 80% DBH kelapa sawit untuk membangun jalan hotmix.

Bapak Armansyah mengatakan bahwa pembangunan jalan hotmix tidak serta merta akan memudahkan akses bagi petani dan meningkatkan hasil panen kelapa sawit.

“Setelah jalan hotmix dibangun, jalan utama akan secara otomatis dibangun. Kalau jalan utama sudah dibangun, tetapi akses jalan menuju kebun tetap berlumpur, petani sawit tidak akan diuntungkan," ujar Armansyah, kemarin.

Armansyah mengatakan bahwa dana sebesar Rp 16,8 miliar yang diterima Mukomuko tahun ini harus digunakan untuk kepentingan petani.

Membangun jalan menuju sentra produksi lebih bermanfaat bagi petani daripada membangun jalan hotmix. Hal ini dikarenakan sebagian besar perkebunan kelapa sawit milik petani Mukomuko tidak memiliki jalan sentra produksi.

“Penggunaan DBH ini seharusnya tidak hanya sekedar pencapaian anggaran. Penggunaan DBH ini harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani kelapa sawit, bukan hanya sekedar memenuhi target anggaran saja," ujar Armansyah.

Sementara itu, berdasarkan penilaian penggunaan anggaran DBH sawit yang dilakukan oleh tim perumus, hanya ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinyatakan layak untuk menggunakan dana tersebut. Yakni Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.

"Kemarin kita merencanakan tiga OPD. Kemarin kita merencanakan tiga OPD. Tapi akhirnya kami simpulkan hanya dua dinas yang tepat dan bisa langsung menyentuh petani," kata Kepala Badan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Mukomuko, H Gianto SH.

Rincian distribusi dana adalah 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan hotmix melalui Dinas PUPR. Sisanya diperuntukkan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.

Penggunaan dana tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Keuangan (PMK) bahwa setidaknya 80% dari dana tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sisanya, 20 persen akan digunakan untuk kegiatan lain.

“Kami sudah mengajukan proposal, namun realisasinya baru akan dilakukan pada tahun 2024," pungkasnya.