PSR Satu Poktan di Bengkulu Utara Disetujui, Dapat Dana Rp 2,3 Miliar
Penanaman perdana program PSR di Bengkulu Utara, foto : Dok MC BU
Bengkulu, kabarsawit.com - Sebanyak enam kelompok tani telah mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Salah satunya, Poktan Sidomulyo dari Kecamatan Giri Mulya, telah disetujui untuk menerima bantuan peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Surya Mulyadi, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara mengatakan bahwa bantuan yang diberikan melalui program PSR ini adalah untuk lahan seluas 79,747 hektar. Ia mengatakan bahwa dana yang ada di rekening penampungan berjumlah lebih dari Rp 2,3 miliar.
"Ini berarti satu hektar lahan kelapa sawit akan menerima bantuan sebesar Rp 30 juta sebagai bantuan peremajaan," ujarnya pada hari Sabtu (28/10)."
“Menurut informasi yang kami terima, dana tersebut disimpan di rekening penampungan Poktan Sidomulyo. Saat ini kelompok tani sedang mempersiapkan pekerjaan fisik," lanjutnya.
Dana SDP yang ada di rekening penampungan akan dicairkan setelah kelompok tani memulai pekerjaan. “Pembayaran dana kepada kelompok tani yang telah menyelesaikan pekerjaan peremajaan akan dilakukan dalam beberapa tahap,” ucapnya.
Pertama, kelompok tani menerima proposal pembayaran dari pihak ketiga yang melakukan pekerjaan penanaman fisik. Kelompok tani kemudian mengajukan proposal pembayaran kepada PT Sucofindo. Penawaran ini dikonfirmasi dan PT Sucofindo lalu mengusulkan kepada BPDPKS untuk melakukan pembayaran.
“BPDPKS kemudian mengeluarkan perintah pencairan dana ke bank yang sesuai. Bank mentransfer dana ke rekening penampungan kelompok tani sesuai dengan jumlah yang ditawarkan. Proses ini dapat memakan waktu satu hingga dua minggu," kata Surya.
Selama pelaksanaan program PSR, Dinas Perkebunan Bengkulu Utara akan terus memantau perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani yang telah menerima dana bantuan penghijauan. Pengawasan ini akan meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, yang dapat dilakukan bila diperlukan.
“Kami harus memantau karena kami tidak ingin program ini gagal," katanya.








