Bengkulu, kabarsawit.com - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu menilai bantuan sebesar Rp 30 juta per hektar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih kurang. Pemerintah perlu mengkaji ulang besaran bantuan tersebut agar petani mau mengikuti program ini.

"Bantuan sebesar Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS tidak cukup untuk melaksanakan PSR ini. Harusnya ditambah lagi," ujar Edy Mashury, ketua APKS Bengkulu, Rabu (8/11).

Selain jumlah bantuan, Edy juga menuntut agar mata pencaharian petani dijamin saat mereka PSR.

Sejauh ini, banyak petani yang enggan berpartisipasi dalam program ini karena tanaman kelapa sawit adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka.

“Selama kebun belum berproduksi, jaminan mata pencaharian petani harus menjadi solusi,” ungkapnya.

Di sisi lain, PSR perlu untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Soalnya produksi kelapa sawit di Indonesia mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain, sebagian besar petani masih mengandalkan perkebunan kelapa sawit sebagai satu-satunya sumber penghasilan.

“Jadi selain jumlah dana yang kami minta, kami juga ingin ada jaminan untuk mata pencaharian petani." Peremajaan jelas diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia," tutupnya.