https://www.kabarsawit.com


Copyright © kabarsawit.com
All Right Reserved.

Syarat Terima DBH Sawit, Wajib Laporkan RKP

Syarat Terima DBH Sawit, Wajib Laporkan RKP

Kebun sawit, foto : dok kabarsawit

Pekanbaru, kabarsawit.com - Dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit akhirnya mulai disalurkan. Sebanyak 350 daerah di Indonesia telah menerima dana sebesar Rp 3,4 triliun.

Riau merupakan daerah terbesar yang telah menerima dana DBH sawit. Jumlahnya mencapai lebih dari Rp 308 miliar, atau hampir 10 persen dari total alokasi DBH kelapa sawit.

Emri Julie Harnis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan dana DBH kelapa sawit adalah dengan melaporkan program kerja pemerintah (RKP).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91 tahun 2023, RKP mencakup dua bidang. Yaitu infrastruktur dan kegiatan pendukung lainnya seperti pendataan perkebunan, kepesertaan tenaga kerja perkebunan, BPJS ketenagakerjaan dan kegiatan pendukung perkebunan lainnya.

“Sepengetahuan saya, dana ini belum dialokasikan. Namun, proposal untuk Riau untuk tahun 2023 dan 2024 sudah diajukan dan sedang dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait,” terangnya, kemarin.

Ia menjelaskan bahwa setelah RKP disetujui, Kementerian Keuangan baru akan mendistribusikan DBH kelapa sawit ke daerah-daerah.

"Setelah PMK disetujui, maka akan dilakukan pencairan sesuai dengan implementasinya," pungkasnya.