Jambi, kabarsawit.com - Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit sudah cair di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera eksekusi anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi,
Burhani membenarkan dana yang masuk dalam salah satu TKD dari pemerintah pusat tersebut sudah dicairkan. Itu mengkonfirmasi pernyataan Gubernur Jambi, Al Haris soal DBH Sawit.

"Iya, DBH perkebunan kelapa sawit sudah," kata Burhani, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (4/12) malam.

Ke depan, ujar Burhani, pihaknya bakal ikut serta melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Pasti, nanti kita pantau realisasinya seperti apa setelah kita transfer ke rekening kas daerah bagaimana penggunaannya," tegas Kanwil DJPb Jambi itu.

Lantaran untuk alokasi atau pembayaran DBH perkebunan kelapa sawit tahap selanjutnya ditentukan kinerja keuangan atau realisasi DBH perkebunan kelapa sawot oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi, pembayaran tahap berikutnya ditentukanpenggunaan pada tahap sebelumnya. Tergantung realisasi," tuturnya.

Dengan telah diserahkannya DIPA dan Dana Alokasi TKD, Burhani berharap agar pemerintah daerah segera bekerja mengeksekusi anggaran.

"Kalau di aturan undang undang APBN sebelum tahun anggaran dimulai, itu sudah bisa melakukan pelelangan, pada Desember ini sudah bisa. Prosesnya sudah bisa dimulai sebelum tahun anggaran 2024. Soalnya, sudah tahu jumlah, pagunya dan sebagainya," tambahnya.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Gubernur Jambi, Al Haris menjelaskan Provinsi Jambi sudah menerima salah satu dana Transfer ke Daerah (TKD) terbaru dari pemerintah pusat, yakni DBH perkebunan kelapa sawit.

Itu dikonfirmasi Al Haris selepas acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 lingkup Provinsi Jambi dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

DBH perkebunan sawit, sebut Al Haris, sudah terdapat dalam TKD yang baru diterima dari Kanwil DJPb Kemenkeu Jambi.

"Ada, sudah ada. Totalnya bervariasi, kami Pemprov kalau enggak salah sekitar Rp34 miliar kayaknya," bebernya Gubernur Jambi, Al Haris pada Senin (4/12).

Cerita Al Haris, ke depan DBH perkebunan kelapa sawit difokuskan bagi infrastruktur guna menunjang produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Kita fokuskan untuk jalan-jalan produksi ke arah kebun-kebun kelapa sawit. Jadi, DBH perkebunan kelapa sawit fokusnya untuk infrastruktur," tandasnya.