Jakarta, kabarsawit.com - Pembentukan PalmCo, sebuah sub-holding yang mengelola bisnis kelapa sawit, akhirnya terealisasi pada awal Desember lalu.

PalmCo merupakan hasil penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI, dan XIII dengan PTPN IV sebagai perusahaan yang bertahan dan pemecahan PTPN III (Persero) menjadi PTPN IV.

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi dan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM), meyakini bahwa kehadiran PalmCo akan meningkatkan efisiensi karena sebelumnya operasi kelapa sawit di PTPN dikelola secara terpisah.

“Sub-holding PalmCo akan membantu memperdalam bisnis. Ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi perusahaan dan pemerintah dalam industri kelapa sawit," demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Minggu (24 Desember).

PalmCo juga dinilai akan lebih fleksibel dalam mengembangkan bisnis di industri kelapa sawit, baik itu bahan baku pangan maupun energi, dan juga diyakini akan dapat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di industri kelapa sawit dalam negeri yang saat ini masih sangat menantang.

“Saat ini belum ada pemahaman yang jelas dalam kebijakan nasional tentang penggunaan minyak sawit, apakah untuk pangan atau energi. Jadi, jika PalmCo konsisten dengan visi awalnya, hal ini dapat mengurangi dampak dari isu kelapa sawit,” tandasnya.

Ia mengatakan bahwa setidaknya ada tiga masalah yang saat ini dihadapi industri kelapa sawit. Yang pertama adalah kerancuan mengenai penggunaan minyak kelapa sawit, apakah untuk pangan atau energi. “Jika minyak sawit digunakan dalam jumlah besar untuk energi, maka akan terjadi kekurangan bahan baku untuk produksi makanan, seperti minyak goreng. Harga minyak goreng dapat meningkat. Ini bisa menjadi masalah," jelasnya.

Sementara itu, Indonesia belum memiliki teknologi dalam negeri untuk mengubah minyak kelapa sawit menjadi 100 persen biofuel. Koordinasi dengan lembaga pemerintah dan perusahaan lain juga diperlukan. Sebagai contoh, ada kebutuhan untuk berkoordinasi dengan Pertamina mengenai bahan baku apa yang akan digunakan untuk produksi biofuel, dalam jumlah berapa dan dalam tahapan apa selama beberapa tahun.

Masalah kedua yang masih sering muncul adalah fluktuasi harga minyak sawit, terutama ketika harga minyak sawit di pasar dunia meningkat. Menurutnya, jika harga di pasar dunia naik sehingga menyebabkan kelangkaan di dalam negeri, lalu harga di pasar domestik naik, maka permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk mengekspor CPO akan sangat tinggi.

“Kita harus mengantisipasi masalah ini juga. Rencana bisnis seperti apa yang harus dikembangkan jika harga pada akhirnya naik atau, sebaliknya saat turun,” tuturnya.

Tantangan ketiga adalah negara-negara, terutama di Eropa Barat, yang menolak mengekspor minyak kelapa sawit karena masalah lingkungan. "Palmco juga harus terlibat dalam lobi-lobi agar peluang ekspor Indonesia tidak dibatasi," tutupnya.