Samarinda, kabarsawit.com - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Keuangan dan Pengelolaan Daerah (P2KPD) menyelenggarakan rapat koordinasi penilaian kinerja tahun 2023 dan workshop tata cara penyusunan program tahun 2024. Pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana program prioritas.

Ratusan peserta dari 18 kecamatan di Kutim, termasuk perwakilan dari UPT dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) DTPHP Kutim, hadir dalam kegiatan tersebut. Pertemuan ini diresmikan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, didampingi Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum dan Ketua P2KPD Jamaluddin Arsyad.

Ardiansyah mengimbau seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam acara tersebut untuk turut serta menggerakkan sektor pertanian dan peternakan di Kutim.

"Karena sektor ini masuk dalam tujuh bidang program prioritas Menata Kutim Sejahtera untuk Semua. Saya berharap kedua sektor ini tidak hanya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja baru dalam satu dekade ke depan, menyelamatkan perekonomian kita, tetapi juga berperan sebagai pendorong pengembangan industri," demikian pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Kutim yang dirilis pada hari Rabu (27/12).

Selain itu, Ardiansyah juga mengatakan bahwa para peserta yang hadir dalam acara tersebut harus dapat bekerja sama untuk menggerakkan dan membimbing masyarakat untuk aktif mengejar peluang di Kutim, terutama untuk terus tumbuhnya produksi bahan agro yang menjadi bidang garapan PPL agar dapat mendukung penuh munculnya industri-industri baru di Kutim dan agar semangatnya terus berkobar.

“Yang jelas, Pemkab Kutim ingin memfasilitasi transisi dari pertambangan ke industri perkebunan. Sebagai contoh, kelapa sawit sudah diusahakan oleh PT Palma Serasi Indonesia, yang telah membangun stasiun pengapalan kelapa sawit atau CPO di pelabuhan KEK MBTK,” tuturnya.

“Saat ini, 10 hektar lahan kelapa sawit sedang digunakan untuk menyediakan bahan baku dan Insya Allah, produk kelapa sawit akan beroperasi pada tahun 2025. Selain itu, pabrik biodiesel dan margarin akan dibangun pada tahun 2026 dan 2027, yang secara otomatis akan menambah tenaga kerja di Kutim dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini," tambahnya.

Ardiansyah juga mengatakan bahwa Kutim harus memiliki pabrik udang beku di Samarinda, dekat perbatasan Angana-Kukar.

“Di sana, bahan baku udang dipasok dari Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran. Peluang ini harus kita manfaatkan, apalagi wilayah laut Kutim kaya akan sumber daya alam. Tentunya ini merupakan kepentingan kita bersama,” tegasnya.

Untuk mengetahui bagaimana mempersiapkan diri mengikuti program ini, para peserta harus mengikuti petunjuk dari konsultan dengan seksama. "Ini penting sebagai panduan untuk bertindak dan prosedur kerja harus mengikuti e-produksi. Intinya adalah belajar sambil mengharapkan hasil untuk meningkatkan kinerja," tambahnya.

Sementara itu, Dyah Ratnanningrum, Kepala DTPHP Kutim, mengatakan bahwa acara ini berfokus pada UPT PPL dan Rencana Aksi Keswana, menjelaskan situasi saat ini, tujuan yang ingin dicapai, tantangan dan solusi alternatif, serta aspirasi dari para pelaku dan pelaku utama di sektor pertanian dan peternakan, serta kapasitas lokal dan program pembangunan pertanian.

“Tujuannya, tentu saja, untuk menjadi acuan bagi tim yang menyusun program pembangunan pertanian dan peternakan, serta tim intervensi di berbagai tingkat pemerintahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pemantauan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan penyuluhan pertanian dan peternakan pada tahun 2024,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa setelah Kukar dan PPU, pihaknya juga sedang fokus untuk meningkatkan jumlah lahan sawah seluas 10.000 hektar.

"Hal ini karena UPT perlu didukung oleh anggaran yang memadai, mengingat pegawai UPT biasanya bekerja dengan dana swadaya," katanya.

Dua juga mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk beroperasi hingga tahun 2025. “Oleh karena itu, kami memutuskan untuk berpartisipasi dalam program kecamatan, yang akan kami sampaikan pada Musrenbangcam pada Januari 2024. Karena tidak ada anggaran untuk UPT ini, BAPEDA harus memberikan dukungan anggaran,” tutupnya.