Pekanbaru, kabarsawit.com - Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sedang mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 01/2018 mengenai tata niaga kelapa sawit.

Dr Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), mengatakan bahwa revisi ini tidak akan ada artinya apabila Kementan tidak mendengar masukan-masukan dari para petani kelapa sawit.

"Jika revisi hanya mengubah ketentuan umum dan tidak mempengaruhi prinsip-prinsipnya, maka akan sia-sia," ujar Gulat pada hari Kamis (4/1).

Bapak dua anak ini mengatakan bahwa revisi ini harus berfokus pada petani swadaya. Karena selama ini hanya petani plasma yang diterima.

Padahal, perhatian lebih perlu diberikan kepada petani swadaya, yang merupakan 93 persen dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Revisi ini secara khusus membahas mengenai keterwakilan petani swadaya. Hal ini dikarenakan petani swadaya tidak disebutkan sama sekali dalam draf revisi yang diajukan,” bebernya.

“Petani swadaya mencakup 93 persen dari total area 6,8 juta hektar. Dan petani yang berafiliasi hanya berjumlah kurang dari 7 persen. Oleh karena itu, sangat fatal jika Permentan yang direvisi ini kembali mengabaikan peran penting petani swadaya," lanjutnya.

Alumni PhD dari Universitas Riau ini juga mengatakan bahwa para petani kelapa sawit telah memberikan rekomendasi mereka atas revisi Permentan tersebut. Dan mereka berharap bahwa rekomendasi mereka akan menjadi bahan pertimbangan ketika Permentan tersebut direvisi.

"Kementerian Pertanian tidak perlu menghindar untuk menerima saran dari organisasi petani sawit berupa rekomendasi dari tiga organisasi petani sawit yaitu APKASINDO, SAMADE dan FGD Aspek-PIR, jika revisi Permentan 01/2018 hanya pepesan kosong belaka. Lebih baik menunggu hingga presiden terpilih yang dipilih oleh petani sawit pada 2024 mendatang," tutupnya.