Pekanbaru, kabarsawit.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas secara resmi meluncurkan bursa berjangka minyak kelapa sawit (CPO) pada hari Jumat, 13 Oktober 2023.

Dengan diluncurkannya bursa ini, maka Indonesia tidak lagi bergantung pada harga referensi minyak sawit di Malaysia dan Rotterdam.

Namun, keberadaan bursa CPO ini belum memberikan dampak positif bagi para petani kelapa sawit Indonesia.

“Bursa CPO ini belum begitu berpengaruh,” ujar Dr Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Jumat (5/1).

“Hal ini dikarenakan CPO belum dapat digunakan sebagai harga dalam negeri atau harga referensi untuk menentukan harga TBS petani,” tukasnya.

Menurut Gulat, rencana awal dari peluncuran bursa CPO ini adalah untuk menjadi harga acuan dalam menentukan harga TBS petani. Namun, sejauh ini, perdagangan bursa CPO belum digunakan sebagai acuan.

Pada awalnya direncanakan bahwa harga CPO akan menjadi harga acuan untuk menentukan harga TBS bagi petani.

“Namun, kenyataannya hanya sedikit perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa tersebut. Oleh karena itu, harga CPO di KPBN masih menjadi harga acuan untuk menentukan harga TBS petani,” sebutnya.

Bapak dua anak ini mengakui bahwa sejak bursa ini beroperasi pada 13 Oktober tahun lalu, harga lelang CPO selalu lebih tinggi dibandingkan dengan harga lelang di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

“Hanya 3 persen dari 47 juta ton yang benar-benar diberikan di KPBN. Namun yang lebih buruk lagi, acuannya 97 persen. Jadi itu tidak adil. Meskipun jumlah bursa CPO lebih sedikit, namun rata-rata mereka menjual lebih banyak daripada KPBN,” tuturnya.

“Namun dalam hal standar bursa, bursa CPO masih tertinggal. Namun, dalam hal tender KPBN, mereka sudah memenuhi. Oleh karena itu, bursa CPO harus dimodernisasi oleh semua pemangku kepentingan kelapa sawit. Bagaimanapun juga, Bursa CPO adalah kebanggaan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia," pungkasnya.