Pekanbaru, kabarsawit.com - Program peremajaan kelapa sawit rakyat mulai mendapatkan momentumnya di wilayah Riau. Hingga saat ini, setidaknya 24.444 hektar kebun milik 13.665 petani telah diremajakan.

Menurut Gubernur Riau Edy Natar Nasution, pendanaan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hingga saat ini, sekitar Rp 1 triliun telah dialokasikan di Riau.

“Program PSR di Riau akan terus ditingkatkan di masa mendatang mengingat banyaknya lahan yang harus diremajakan," ujar Edy pada hari Kamis, (11/1).

Edy tidak menampik bahwa program PSR di Riau pada tahun 2022 akan terbatas karena tidak adanya lahan gambut. Di sisi lain, banyak perkebunan kelapa sawit di Riau yang berada di lahan gambut.

“Hal inilah yang menyebabkan program PSR di Riau tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Namun akhirnya pusat mengeluarkan aturan baru," ujarnya.

Aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 tahun 2023. Setelah revisi tersebut, program PSR di Riau dapat dilaksanakan kembali.

“Hingga saat ini, program PSR di Riau masih terus berjalan dan diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang akan menerima program PSR,” tukasnya.

Edy mengatakan bahwa tujuan utama dari program PSR adalah untuk mengganti pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif, bukan untuk membangun perkebunan kelapa sawit baru.

"Sebelumnya sebesar Rp 25 juta, sekarang menjadi Rp 30 juta per hektar dan setiap petani dapat memperoleh bantuan tidak lebih dari empat hektar. Dana ini berasal dari BPDPKS, yang didanai dari pajak ekspor kelapa sawit," pungkasnya.