Jakarta, kabarsawit.com - Pada tanggal 13 Oktober 2023, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya meluncurkan bursa berjangka minyak kelapa sawit (CPO), yang sebelumnya sempat tertunda.

Dengan adanya bursa CPO ini, Indonesia diharapkan akan memiliki harga referensi sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan Rotterdam.

Harga referensi CPO diharapkan dapat menghasilkan harga yang lebih tinggi untuk tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, harga referensi yang lebih akurat untuk biodiesel, dan peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak.

Sejak berdirinya bursa CPO Indonesia, bursa dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah partisipan di bursa CPO. Hal ini dilakukan baik melalui sosialisasi, pendekatan organisasi bisnis, dan pelatihan teknis.

Pada tahun 2023, 34 perusahaan telah terdaftar sebagai anggota Bursa CPO. Perdagangan berjangka CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, dan pada tahun 2023, volume transaksi mencapai 1.822 lot (9.110 ton).

Selain itu, untuk mendorong perdagangan CPO, Bappebti melalui peraturan tata tertib (PTT) bursa, menambah jumlah lokasi serah terima fisik CPO menjadi 19 pelabuhan. Selain Dumai dan Belawan, pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi, Sumayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke.

“Sebagai langkah konkrit menuju tahun 2024, Bappebti menyerukan peningkatan likuiditas perdagangan CPO di bursa. Saya menyerukan agar ekosistem bursa CPO berhasil mengelola bursa dan kontrak berjangka CPO fisik melalui layanan yang lebih optimal," ujar pelaksana tugas ketua Bappebti, Kasan dalam siaran pers Minggu (14/11).

"Bursa ini juga harus independen, adil dan jujur. Selain itu, semua pelaku bisnis CPO, baik produsen besar maupun pabrik kelapa sawit (PKS), diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan perdagangan di bursa CPO Indonesia," tambahnya.

Langkah strategis lain yang akan dilakukan Bappebti di tahun 2024 adalah mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk melakukan perdagangan di Bursa CPO dengan memperkuat pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha.

“Kami juga akan mendorong perdagangan CPO yang berorientasi ekspor dan memperkuat hubungan dengan bursa, unit, kementerian terkait, dan asosiasi,” tuturnya.