Palangka Raya, kabarsawit.com - Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) di perkebunan kelapa sawit. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memberdayakan masyarakat adat Dayak.

H Agustiar Sabran, Ketua Umum DAD Kalimantan Tengah, mengatakan ada beberapa kesepakatan yang telah dicapai dengan GAPKI Kalteng. Selain pemberdayaan dan penyelesaian konflik, mereka juga berupaya untuk mengatasi pelanggaran adat.

"Kami telah membangun pemahaman bersama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang memiliki aturan main yang harus diikuti," jelasnya Minggu (28/1).

Dia mengatakan DAD mendesak PBS untuk tidak mengabaikan komitmennya, seperti realisasi perkebunan plasma yang meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah operasi perusahaan.

“DAD akan terus mendorong hal ini. Tentu saja hal ini harus diselaraskan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Ia juga mencatat pentingnya kerja sama antara masyarakat adat dan masyarakat sekitar. Mereka juga menekankan pentingnya menerapkan aturan yang telah disepakati ketika menyelesaikan sengketa adat.

Selain itu, para anggota DPR RI menginginkan agar PBS memberdayakan para pekerja lokal dan mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

“Melalui kerja sama ini, DAD dan GAPKI bertujuan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan sektor swasta. Saya berharap kolaborasi ini akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah,” tuturnya.

“Jika semua berjalan dengan baik, saya yakin semua harapan kita akan terpenuhi," tambahnya.