Makassar, kabarsawit.com - Harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani swadaya di Sulawesi Selatan saat ini masih relatif rendah.

Masih banyak harga yang dibawah Rp 2.000 per kilogram (Kg)," ujar Emil Harris, Sekretaris Jenderal DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Provinsi, Sulawesi Selatan, Selasa (14/5/2024).

Berbicara kepada kabarsawit.com melalui telepon genggamnya, petani kelapa sawit di Kabupaten Wajo ini mengaku iri dengan perkembangan harga pembelian TBS di beberapa provinsi lain di Sumatera.

Ia mengatakan bahwa situasi di Sumatera bertolak belakang dengan apa yang dihadapi oleh para petani kelapa sawit di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Selatan.

“Apkasindo Sulawesi Selatan telah dan akan terus memperjuangkan harga TBS di Sulawesi Selatan. Namun kami juga membutuhkan peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Ia percaya bahwa pemerintah pusat memahami kelapa sawit. Ia menambahkan bahwa salah satu menteri terbaik Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perusahaan kelapa sawit dan sering terlibat dalam urusan sawit.

“Saya berbicara mengenai Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves saat ini. Ia juga memiliki perusahaan kelapa sawit. Tentu saja dia mengerti masalah harga TBS," ujar Emil Harris.

Ia juga mengakui bahwa ia sangat menantikan kepemimpinan Prabowo jika Prabowo Subianto secara resmi menggantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Prabowo, seperti halnya Luhut, memiliki perusahaan kelapa sawit. Seharusnya memahami permasalahan yang dihadapi oleh para petani kelapa sawit,” katanya lagi.

"Selama kampanye pilpres kemarin, Prabowo berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Ini termasuk harga TBS yang rendah bagi petani di Sulawesi Selatan,” tukas Emil.

Dapat diingat selama pemilihan presiden yang lalu, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak janji untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Misalnya, pembentukan Badan Sawit Nasional, dukungan bagi para petani kelapa sawit untuk mendapatkan legalitas bagi perkebunan mereka, terutama mengenai sertifikasi kawasan hutan dan perkebunan petani.

Proses sertifikasi ini didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selanjutnya, petani didukung untuk memasuki sektor hilir kelapa sawit dengan komitmen untuk memasukkan perwakilan petani kelapa sawit ke dalam BPDPKS dan mengembangkan peraturan yang berpihak pada petani kelapa sawit.