Pekanbaru, kabarsawit.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan tidak mempermasalahkan kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun yang mulai marak di Indonesia.

Namun menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, pemberian izin pendirian PKS tanpa kebun harus melihat kondisi di lapangan. Jika lapangan tidak memerlukan maka seharusnya izin tersebut tidak dikeluarkan.

"Jika sudah ada PKS -PKS yang bermitra, maka seharusnya pabrik tanpa kebun tidak dikeluarkan izinnya," kata Eddy saat SIEXPO 2024 di Kota Pekanbaru, Riau, belum lama ini.

Sebab, menurut Eddy, jika izin dikeluarkan dapat menganggu kemitraan yang sudah ada. Seperti PKS brondolan, hadirnya PKS ini justru menyebabkan angka rendemen turun karena tidak ada lagi brondolan yang diterima PKS konvensional. Padahal brondolan adalah perlindungan penetapan harga.

"Jadi saat ini kita serba susah melihat kondisi di lapangan," terangnya.

Kendati begitu, Eddy menekankan bahwa kelembagaan bagi petani sangat perlu diperhatikan untuk perkembangan industri perkebunan kelapa sawit. Namun disayangkan saat ini kelembagaan malah menjadi kelemahan di industri kelapa sawit.

"Kelembagaan perlu kita kuatkan. Sebab, selain asosiasi petani sawit, kita juga butuh kelompok tani dan koperasi," ujarnya.

Posisi kelembagaan lanjut Eddy, akan menciptakan kemitraan yang juga merupakan sarana untuk mengembangkan wilayah dengan baik. Sebab ekonomi petani terjaga dan akan lebih sejahtera.

"Banyak kemitraan yang bubar, ini perlu dibangun lagi, dimediasi. Sebab kemitraan itu penting," ungkapnya.