Jakarta, kabarsawit.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk menjalankan kebijakan strategis demi meningkatkan kinerja industri manufaktur nasional. Langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan tancap gas. Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk sektor manufaktur, harus ada hubungan antara pertumbuhan setiap industri dengan kesejahteraan rakyat secara langsung. Artinya, investasi harus terarah dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Kami akan membahas rumusannya,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis (24/10).

Menperin menegaskan bahwa pihaknya akan beroperasi sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2025-2045, yang mencakup pengembangan 10 industri prioritas. “Kami optimis sektor industri manufaktur akan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami akan memantapkan roadmap yang ada dalam dua atau tiga tahun ke depan,” tuturnya.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza juga menekankan bahwa industri manufaktur tetap menjadi andalan. “Industri adalah jantung yang harus mengalirkan darah dan memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, mau tidak mau, industri harus diperkuat dengan suntikan vitamin dan suplemen agar tetap kuat dan berkembang,” jelasnya.

Menperin Agus menambahkan bahwa Kemenperin berkomitmen melaksanakan program hilirisasi yang tidak hanya terfokus pada beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit, tetapi juga pada semua komoditas yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan.

Strategi ke depan adalah pembangunan industri yang berorientasi pada pendalaman struktur industri dari hulu ke hilir, berlandaskan pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. “Sebagai negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara industri maju dunia,” imbuhnya.

Untuk itu, sinergi antara Kemenperin dan pemangku kepentingan diperlukan dalam penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan, serta pengembangan riset dan teknologi.

“Dengan demikian, sektor industri manufaktur nasional diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” tutup Menperin.