Kutai Timur, kabarsawit.com - Sepanjang 38 kilometer jalan milik PT Etam Bersama Lestari (EBL), perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (kaltim), telah digunakan oleh masyarakat umum sebagai jalur transportasi.

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud (Harum), mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menjajaki opsi untuk mengambil alih pengelolaan jalan tersebut guna mempercepat konektivitas antarwilayah, khususnya jalur pesisir.

Hal tersebut diungkapkannya saat menanggapi laporan Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, dalam kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim di Simpang 46, Berau.

“Kami sedang melakukan negosiasi agar jalan ini dapat dikelola oleh pemerintah. Tujuannya agar jalur ini terhubung langsung ke wilayah pesisir,” ujar Gubernur Harum dalam keterangan Diskominfo Kaltim dikutip Rabu (23/7).

Rencana pengambilalihan ini diharapkan dapat mempersingkat jarak tempuh dan mempercepat arus distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat dari Berau menuju Kutai Timur, Bontang, hingga ke Samarinda, atau sebaliknya. Jalur pesisir yang dimaksud mencakup kawasan Biduk-Biduk, Talisayan, hingga Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, yang juga dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Kaltim.

“Jika dikelola pemerintah, jalan ini akan memberikan manfaat ganda, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji M. Fitra Firnanda—yang akrab disapa Nanda—menjelaskan bahwa total panjang jalan dari Sangkulirang, Kutai Timur hingga Simpang Lenggok di Berau mencapai 98 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 38 kilometer berada di dalam wilayah perkebunan sawit milik PT EBL, namun saat ini sudah digunakan secara umum oleh masyarakat.

"Memang jalan itu berada di dalam areal kebun sawit perusahaan, tapi masyarakat menggunakannya untuk aktivitas harian. Ini menunjukkan pentingnya akses tersebut," kata Nanda.

Ia menambahkan, meski sudah ada komunikasi awal antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, realisasi kesepakatan di lapangan masih belum menemui titik terang.

“Masih belum ada kejelasan dari PT EBL mengenai komitmen mereka untuk mendukung rencana ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Harum menekankan perlunya pendekatan yang lebih intensif dengan perusahaan, agar kolaborasi bisa segera terwujud.

“Kita perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dan solutif dengan pihak perusahaan. Ini demi kepentingan bersama,” pungkas Harum.***