Capaian di Riau Tahun Lalu 0 Persen, Gubernur Syamsuar Malah Terima Penghargaan Komitmen Dukung PSR
Wakil Gubernur Riau, Ady Nasution mewakili Gubernur Syamsuar terima penghargaan dari Mentan SYL.
Jakarta, kabarsawit.com - Gubernur Riau, Syamsuar menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian atas komitmen dan dukungannya terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional dengan tema Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 yang difokuskan pada akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, yang digelar di Jakarta, Senin (27/2) kemarin.
Penghargaan ini dinilai tidak sesuai dengan realitas yang ada. Bahkan dalam dua tahun terakhir realisasi PSR di Riau sangat minim. Buktinya tahun 2022 lalu saja realisasi PSR di Provinsi Riau justru nol persen. Padahal Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.
"Satu sisi itu kewenangan dari BPDPKS dan Kementan memberikan apresiasi kepada Gubernur Riau. Poin saya walaupun realisasi 2022 nol, mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh gubernur di tahun-tahun sebelumnya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto kepada kabarsawit.com, Selasa (28/2).
Akan tetapi dia juga menyayangkan, hal-hal yang telah dilakukan oleh Gubernur Riau sebelumnya untuk mencari solusi penghambat PSR belum maksimal. Terutama terkait dengan masalah tumpang tindih lahan yang masih banyak terjadi di Riau.
"Di Riau tumpang tindih lahan banyak. Dalam hal PSR, problem tumpang tindihnya saja tidak diselesaikan. Soal penyelesaian tumpang tindih itu kan tidak ada action-nya yang dilakukan oleh Gubernur Riau," sebutnya.
Dia juga menduga ada maksud politis dalam pemberian penghargaan itu. "Menurut saya, bisa jadi itu ada maksud politis. Ya maksud politisnya seperti apa, saya tidak tahu," pungkasnya.
Seperti diberitakan Desember 2022 lalu, tahun 2022 menjadi tahun pahit bagi Provinsi Riau. Sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, realisasi PSR tahun itu justru nol persen.
Hal ini diungkapkan oleh Vera Virgianti, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau saat diskusi Problematika Perkebunan Sawit Rakyat di Riau, Selasa 27 Desember 2022.
Dia mengatakan, kondisi itu terjadi lantaran ada dua persyaratan baru yang semakin membuat petani kesulitan memenuhinya.
"Karena persoalan ini, PSR Riau masih belum juga pecah telor. Di aplikasi PSR Online sudah terdata hampir 13.950 hektare yang mengusulkan dan masih dalam berbagai proses," kata Vera.
Bahkan dari jumlah itu, lanjut Vera, baru 6 persen yang sudah masuk tahap verifikasi di tingkat kabupaten. Sedangkan lainnya masih terganjal pada persyaratan.
"Intinya sekarang, petani kesulitan melengkapi persyaratan. Yang sudah proses verifikasi itu baru 6 persen dari 13 ribu hektare itu. Baru sekitar 800 hektare. Dan itu pun belum naik ke provinsi, masih di dinas kabupaten/kota. Tahun 2022 pertama kali dalam sejarah di Riau tidak terealisasi PSR sama sekali," pungkasnya.
