Perkebunan Kelapa Sawit Bisa Jadi Benteng Ekonomi di Wilayah Perbatasan
Ilustrasi - tanaman kelapa sawit.
Jakarta, kabarsawit.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan sangat penting untuk memperkuat ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Dorongan legislator ini muncul di tengah perhatian publik terkait insiden penembakan warga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Rifqinizamy, wilayah perbatasan memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran usaha produktif seperti perkebunan sawit, tidak hanya membuka peluang bagi masyarakat lokal, melainkan juga bisa menjadi pilar pertahanan.
"Sepanjang ribuan kilometer di perbatasan darat kita, bisa dikembangkan perkebunan kelapa sawit atau sektor produktif lain. Tentunya dengan melibatkan pihak swasta dan mempekerjakan warga lokal," ujar Rifqinizamy, kemarin.
Legislator dari Nasdem ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi di perbatasan memiliki dua tujuan sekaligus. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru.
Kedua, memperkuat ketahanan negara karena warga yang terlibat dalam aktivitas produktif di wilayah perbatasan secara langsung menjadi benteng kedaulatan di daerah terluar.
Selain itu, Rifqinizamy juga mengingatkan bahwa memberdayakan lahan di batas wilayah negara menjadi hal krusial untuk mengurangi potensi sengketa dengan negara tetangga.
Untuk itu, dia mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa meningkatkan kualitas pos-pos tapal batas dengan fasilitas memadai sebagai bentuk penguatan kedaulatan negara.
"Penguatan diplomasi juga tetap harus dijalankan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri punya peran penting menyelesaikan persoalan batas negara secara resmi," imbuhnya.
Rifqinizamy menyebut peristiwa di NTT menjadi pengingat pentingnya ketegasan dalam menjaga batas wilayah.
Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas, dan jika melibatkan pihak asing, yurisdiksi hukum internasional bisa dijadikan alat menuntut keadilan.
Dengan rencana pembangunan perkebunan sawit di wilayah perbatasan, Rifqinizamy berharap masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan aktif menjaga kedaulatan negara. Langkah ini dinilai strategis dalam membangun daerah perbatasan yang kuat, produktif, dan aman.








