Jambi, kabarsawit.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo mengaku heran dengan Kementerian Pertanian dan Dirjenbun yang sering mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak rasional. 

Contohnya, aturan mengenai lindung gambut yang akhirnya dicabut dengan melakukan revisi regulasi itu. "Kan akhirnya dicabut. Dan memang harus dicabut sebab tidak relevan," kata Dermawan saat berbincang dengan kabarsawit.com, kemarin. 

Bahkan menurutnya regulasi lindung gambut sebagai persyaratan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan aturan yang kurang cerdas.

"Dampaknya kan sangat besar. Gara-gara aturan itu akhirnya proses rekomtek PSR terhambat. Ini juga berdampak meluas pada kelembagaan petani. Sebab harus menyesuaikan RAB dengan kenaikan harga pupuk, BBM dan pestisida," terangnya.

Malah saat ini petani juga tengah dihadapkan dengan kondisi cuaca ekstrem yang berkepanjangan. Akibatnya hasil kebun menurun dan produktivitas terganggu.

"PSR tentunya juga tidak lepas dari adanya evaluasi kinerja tim verifikasi di Dirjenbun berkaitan dengan rekomtek yang terhambat. Lalu instansi yang terkadang menghambat proses pencairan dana kontraktor tumbang chipping, saprodi, penangkar bibit sawit perlu dibenahi dan diawasi," ujarnya.