Bengkulu, kabarsawit.com - Harmonisasi antara pabrik perkebunan kelapa sawit (PKS) dengan karyawan dan masyarakat dapat mewujudkan industri sawit berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edward Happy menyikapi realisasi pemenuhan upah minimum provinsi (UMP) yang diberikan PKS kepada karyawannya.

"Sebagai sektor strategis dalam hal ketahanan pangan dan energi, perkebunan kelapa sawit sudah selayaknya keberlanjutan," kata Edward, kemarin. 

Menurutnya, semua pihak yang berafiliasi pada industri ini harus saling melengkapi, salah satunya imbal balik PKS-karyawan, maupun PKS-masyarakat dalam menopang perekonomian daerah.

Selain itu, hubungan baik sudah semestinya dipenuhi PKS agar kedepannya masyarakat merasa diberdayakan. Terutama dalam pengelolaan lingkungan, maupun perekonomian masyarakat desa.

"Karena karyawan bagian dari masyarakat, maka sudah semestinya PKS itu memberdayakan orang-orang di sekitar PKS. Antara memenuhi kebutuhan dengan imbal baik yang diperoleh PKS harus balance, PKS dapat untung, masyarakat dapat membangun kesejahteraannya," paparnya.

Selain faktor produktif, karyawan juga merupakan ujung tombak pengaman perusahaan. Sebab, karyawan akan memiliki loyalitas dalam membela perusahaan. Sebaliknya, jika diperlakukan tidak baik, karyawan bisa memperburuk citra perusahaan.

"Jika masyarakat sudah terpenuhi hak-haknya, sudah dipastikan aman lah PKS. Hanya segelintir oknum saja yang masih akan mencari celah untuk memperburuk citra PKS," ujarnya.

Dengan dukungan semua pihak yang memenuhi sisi positif dari industri sawit, pihaknya sangat apresiasi, terutama pada pemenuhan hak-hak karyawan yang sampai saat ini menurutnya sudah menjalankan UMP maupun insentif lainnya.

"Kami berterima kasih, sebab sampai saat ini tidak ada satupun PKS mendapat laporan tidak memenuhi hak karyawannya," tukasnya.