Kalbar, kabarsawit.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kini tengah berupaya meminimalisir menjamurnya loading ramp kelapa sawit. Bahkan muncul wacana menutup loading ramp di wilayah tersebut. 

Ketua DPW APKASINDO Kalbar, Indra Rustandi mengatakan seharusnya seluruh pihak kembali pada aturan dan regulasi yang jelas. Jangan sampai aturan atau regulasi yang ada justru mencederai petani kecil.

Menurutnya, ramp merupakan tempat transit bagi petani kelapa sawit skala kecil yang belum dapat bermitra dengan perusahaan kelapa sawit (PKS).

"Solusi dari pemerintah memang melalui kemitraan. Namun pertanyaannya apakah semua perusahaan mau bermitra?. Sebab di wilayah kita ini tidak sedikit perusahaan yang menolak bermitra walaupun petani sudah membuat kelompok atau lembaga," kata dia kepada kabarsawit.com, Sabtu (11/3).

Untuk itu lanjut Indra, solusi yang tepat adalah petani yang melakukan penjualan TBS rutin ke loading ramp harus terdata. Minimal 2 bulan sekali. Kemudian petani yang sudah didata tadi dikelompokkan dan bekerjasama dengan ramp tersebut. Selanjutnya ramp bermitra dengan PKS.

"Dengan langkah itu ramp tidak hanya melakukan pembelian saja, tapi juga ikut bertanggung jawab membina petani. Sebab kualitas hasil kebun tentu akan menentukan harga," bebernya.

Dengan begitu lanjut Indra, manajemen di sebuah ramp akan semakin tersusun rapi. Mulai dari izin darimana sampai izin yang seperti apa. Pada intinya ramp menjadi perpanjangan tangan petani kepada PKS.

"Kalau solusi kemitraan seperti yang gaungkan pemerintah masih terkendala dari PKS sendiri. Apalagi bagi PKS yang tidak terdaftar di dinas perkebunan provinsi," tandasnya.