Jakarta, kabarsawit.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan mandatori B40 tetap berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sementara opsi B50 masih dalam tahap evaluasi teknis.

“Jadi tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus,” ujar Airlangga usai menghadiri kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS), Selasa (14/1).

Airlangga menegaskan, rencana B50 tidak dibatalkan. Pemerintah terus melakukan kajian teknis dan uji coba di sektor otomotif, sembari memantau dinamika harga fuel oil, BBM, dan kelapa sawit baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM, dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa. Kajian B50 diteruskan, uji coba otomotif juga lanjut. Jadi kita tergantung pada dinamika harga,” jelasnya.

Menurutnya, implementasi B50 masih disiapkan untuk semester kedua, namun arahan Presiden saat ini tetap menekankan penggunaan B40. 

“Ya, kita siapkan menuju semester kedua, tetapi saat sekarang, arahan Bapak Presiden tetap B40, namun siap untuk B50,” tambah Airlangga.

Biodiesel B40 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 60 persen solar dan 40 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit. Sementara B50 memiliki kandungan 50 persen BBN dan 50 persen solar. 

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mendukung agenda energi hijau, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional. Selain itu, program B40 dan rencana B50 juga diharapkan dapat memperkuat industri otomotif dan hilirisasi kelapa sawit di dalam negeri.

Airlangga menjelaskan, pemerintah terus menghitung selisih harga (delta) antara biodiesel, BBM, dan kelapa sawit untuk memastikan kebijakan campuran bahan bakar berjalan seimbang. Hal ini penting agar pasokan energi tetap stabil, industri nasional bisa berjalan optimal, dan daya saing ekonomi tetap terjaga.

“Persiapan menuju B50 terus dilakukan, tapi pelaksanaannya sangat tergantung pada skenario harga yang berkembang,” tuturnya.

Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan transisi dari B40 ke B50 tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ekonomis dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri berbasis kelapa sawit di tanah air.***