Bengkulu, kabarsawit.com - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bengkulu Tengah Irsan meminta pemerintah mencabut larangan penggunaan pupuk bersubsidi pada komoditas tanaman kelapa sawit.

Larangan tersebut, pasalnya telah membuat petani di daerah kehilangan daya beli atas mahalnya pupuk nonsubsidi. 

Lebih lagi di daerah ini, petani sawitnya adalah skala kecil yakni antara 1 hingga 3 hektare yang hal itu justru menekan biaya pemeliharaannya.

"Masyarakat kecil yang mengandalkan kebun sawit satu hektare untuk hidup, kondisinya sangat dirugikan. Hasil panen mereka itu paling hanya 500 kilo, panen kadang juga cuma satu bulan sekali," kata Irsan, kemarin. 

Irsan mengungkap tuntutan pemerintah atas kebutuhan crude palm oil atau CPO dalam negeri seolah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kelapa sawitnya.

Masyarakat yang susah membeli pupuk, otomatis kehilangan momen untuk dapat memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan CPO lantaran menurunnya produksi TBS.

"Pupuk sekarang harganya sampai Rp800 ribu per sak, sedangkan PKS harus terus disuplai TBS sawit milik petani. Lama-lama ya kena juga pemerintah ketika sawit warga mulai tidak produktif," sampai Irsan. 

Kebijakan pelarangan pembelian pupuk bersubsidi kepada petani kelapa sawit boleh saja diterapkan, namun harus dipilih tergantung luasan kebun dan pembatasan pembelian. 

"Akan kita usulkan ke pemerintah, petani sawit yang memiliki kebun kurang dari 4 hektare harus diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi, jika di atas itu boleh dilarang," ungkapnya. 

Pengusulan tersebut lantaran, petani yang memiliki kebun dibawah 4 hektare, merupakan petani yang benar-benar hanya untuk hidup dan belum termasuk masyarakat mampu. 

"Kalau empat hektare ke bawah, petani sawit ini hanya sebatas untuk makan, bukan untuk kaya, dan semestinya sudah sangat layak untuk mendapatkan pupuk subsidi," ujarnya.