Jakarta, kabarsawit.com - Lima organisasi kelapa sawit yakni APKASINDO, SAMADE, Formasi, Santri Tani Nahdlatul Ulama dan Aspek-PIR menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kedubes Uni Eropa dan Istana Kepresidenan di Jakarta. Selain itu massa juga melakukan aksi di gedung Kementrian Luar Negeri.

Ketua Umum Aspek-PIR, Setiyono mengatakan aksi damai itu dilakukan buntut dari adanya upaya boikot yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia. Bahkan pihaknya menilai ada diskriminasi terhadap petani kelapa sawit.

"Kami petani kelapa sawit, hidup dari kelapa sawit, maka seharusnya Uni Eropa menghormati dan menghargai petani kelapa sawit. Kami menolak adanya diskriminasi kelapa sawit," kata Setiyono kepada kabarsawit.com, Rabu (29/3).

Ia mengatakan sesuai dengan petisi dalam aksi tersebut pihaknya meminta agar Uni Eropa mencabut pasal peraturan deforestasi yang dinilai tidak adil karena sasarannya petani non-Eropa dan membebaskan petani dari European Union Deforestation Regulation (EUDR)

"Mereka juga harus menghormati dan mengakui standar ISPO serta oeraturan terkait sawit yang belaku di Indonesia. Dalam skema sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi semua pelaku industri minyak sawit Indonesia, termasuk petani. Regulasi di Indonesia sudah mendukung upaya intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan menolak deforestasi. Ini kan sudah jelas," katanya.

Dalam aksi itu, massa juga menuntut agar Uni Eropa mencabut pelabelan “Risiko Tinggi” untuk Negara Indonesia yang menjadi objek dari peraturan deforestasi. 

Lalu memastikan Uni Eropa, agar ke depannya tidak lagi menyerang dan mendiskreditkan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman penyebab deforestasi. 

"Kita juga meminta agar Uni Eropa melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada jutaan petani sawit yang akan terdampak kebijakan diskriminatif EUDR tersebut," ujarnya.