Jakarta, kabarsawit.com - Diam-diam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (DPD-APKASINDO) Pulang Pisau Kalimantan Tengah ini, rupanya selalu memelototi program Grant Riset Sawit (GRS) yang saban tahun dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Hasilnya, Dr. Diharyo, ST., MT hanya bisa mengelus dada. Sebab menurut dia, proposal GRS yang lolos kebanyakan enggak begitu penting dan cuma level laboratorium untuk perpustakaan. 
Proposal yang diterimapun nyaris dari kampus dan kelompok peneliti yang itu-itu saja. 

Mestinya ada jugalah yang dari kampus-kampus provinsi sawit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Diharyo berharap begitu. 

Dalam lembar curhatan Diharyo yang diterima kabarsawit.com, dia mengatakan kalau topik penelitian yang diprioritaskan oleh BPDPKS adalah bioenergi; biomaterial & oleokimia; pangan & kesehatan; lahan, tanah & budidaya; pasca panen & pengolahan; pengolahan limbah & lingkungan; sosial ekonomi, manajemen, bisnis, pasar & TIK.

“Semua yang saya urai di atas sangat penting bagi industri perkelapasawitan Indonesia. Untuk yang semacam ini jugalah tujuan BPDPKS ini lahir. Tapi yang membikin saya heran, proposal yang justru sangat dibutuhkan oleh petani dan stakeholder sawit, kok sudah langsung gugur pada seleksi awal. Ada apa?” lelaki ini bertanya. 

Proposal riset yang datanya sangat penting dipakai untuk melawan kampanye negatif sawit kata Diharyo juga langsung Knock Out (KO). 

Adalagi proposal yang sangat cocok untuk mencari resolusi salah satu penyebab serapan PSR yang rendah dan itu bisa mendukung program ketahanan pangan, tidak lolos seleksi juga. 

“Misalnya Proposal Intercroping Ubi Jalar di lahan PSR sebagai pengganti leguminosa. Saya baca outputnya sangat bagus; varietas unggul ubi jalar yang cocok ditanam di antara sawit muda dan sekaligus teknologi perbanyakan bahan tanaman. Ini gugur juga,” kata lelaki ini kesal.

Asal tahu saja kata Diharyo, sekitar 35% petani malas ikut PSR lantaran kepikiran dengan ‘asap dapur’ mereka selama tanaman PSR belum menghasilkan.

"Tumpangsari Ubi Jalar itu bisa menjadi solusi duit masuk bagi petani. Menarik sebenarnya. Tapi itu tadilah, belum apa-apa proposal itu sudah KO,” ujarnya. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APKASINDO Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Badaruddin Puang Sabang, MM juga mengamini kekecewaan Diharyo itu. Diapun meminta agar riset-riset yang dibiayai oleh BPDPKS musti bersifat tekonologi tepat guna, yang bermanfaat langsung kepada petani sawit. 

Lelaki ini mengaku pernah bertanya kepada bagian GRS di BPDPKS kenapa yang dibutuhkan petani seperti alat pengukur kadar rendemen TBS, alat ukur kesuburan tanah dan alat lain yang sangat dibutuhkan, tidak pernah lolos dalam GRS. 

Jawaban yang diterima oleh Badaruddin klise; enggak ada yang memasukkan proposalnya. "Yaahh…, mestinya BPDPKS dong yang aktif merilis apa-apa saja yang urgent atas keluhan-keluhan petani sawit itu, atau bila perlu bikin sayembara. Jangan malah pasrah saja dengan proposal yang masuk," rutuk Badaruddin.

Lelaki ini pun menyentil Komite Pengarah dan Dewan Pengawas yang mestinya peka dan berempaty terhadap harapan besar yang sejak awal sudah digantungkan oleh petani kepada BPDPKS. “Jangan diam saja,” pintanya. 

Lelaki ini pun mengulik lebih dalam lagi tentang apa yang saat ini terjadi di tubuh BPDPKS. “BPDPKS itu tugasnya memang memungut, mengelola dan menyalurkan dana sawit. Tapi coba tengok satu per satu, pengelolanya enggak ada yang 100 persen punya background hulu-hilir kelapa sawit. Coba tanya ke beberapa pejabat di sana apa beda kecambah dengan bibit. Pasti meleset jawabannya. Atau nggak usah itu ditanya. Tanya ini saja; Apa roh dari PSR itu," katanya.

Petani kata Badaruddin bukan tidak berterimakasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPDPKS selama ini, tapi di atas rasa berterimakasih itu, “Kami berkewajiban menjaga BPDPKS dan untuk itulah kami terus memonitor kinerja BPDPKS supaya manfaatnya bisa benar-benar nyata sesuai dengan 6 tujuan didirikannya BPDPKS itu,” ujarnya.