Bengkulu, kabarsawit.com - Pelabuhan Pulau Baai menjadi salah satu pelabuhan penggerak ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE) pada Tahun 2023. Dengan diterapkannya NLE ini, diharap aktivitas ekspor komoditas sawit Bengkulu dapat melalui pelabuhan daerah.

Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya dalam paparannya, mengatakan pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama mewujud pelabuhan NLE yakni pelabuhan yang berbasis dan mandiri dalam mewujudkan ekspor melalui daerah asli.

Sebab, selama ini diketahui banyak komoditas seperti olahan sawit mentah diekspor melalui pelabuhan provinsi tetangga. Hasilnya, Provinsi Bengkulu sama sekali tak mencatatkan pendapatan pajak maupun angka realisasi ekspor.

"Mimpi kita untuk mewujudkan Bengkulu yang mandiri dari segi ekspor, harus didukung dengan terwujudnya NLE. Karena itu, ini momentum bagi pemerintah daerah dan PT Pelindo II agar dapat melengkapi sarana dan prasarana maupun syarat dalam penerapan NLE," kata Bayu kepada kabarsawit.com, kemarin.

Bayu pun menyayangkan jika pembentukan kawasan industri tak sejalan dengan penyediaan sarpras dan infrastruktur pelabuhan yang memadai. Padahal dalam waktu dekat, kawasan ini akan dibuka menjadi kawasan hilirisasi industri sawit.

NLE sendiri adalah pelabuhan yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Sistem ini berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi.

"Sistem ini memuat basis sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada," ujar Bayu.

Pelaksanaan NLE diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Pelaksanaan NLE dilakukan atas kondisi ekosistem logistik Indonesia yang memiliki biaya logistik tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 24 persen. 

Hal itu membuat skor LPI dan EoDB stagnan sejak 2016 sampai dengan 2020. Selain itu, perlu adanya peningkatan reliability dan timeliness sebagai indikator utama dari efisiensi logistik.

Kemudian, NLE juga mencakup pelaksanaan logistik dari hulu hingga ke hilir (kedatangan kapal hingga bongkar muat di Gudang) dan Domestik-Internasional. NLE mengkolaborasikan proses dari kedatangan kapal/pesawat sampai pergudangan dan sebaliknya. 

Ruang lingkup NLE terdiri atas platform meliputi transportasi, shipping, kepelabuhan, warehousing, depo, dan end to end. Lingkup kedua adalah proses bisnis yakni pemeriksaan terpadu via SSm, layanan pelabuhan, dan perizinan. Selanjutnya tata ruang meliputi one gate, one billing, dan one system, serta terakhir; lingkup pembayaran atau platform pembayaran dan perbankan.

"Saat ini baru 1 pelabuhan internasional dan 1 bandara internasional yang menerapkan NLE secara bertahap sesuai karakteristik dan kondisi best fit masing-masing. Ke depan, semua pelabuhan akan didorong untuk implementasi best fit-nya," terang Bayu.

Lebih lanjut, kelancaran implementasi NLE pada Pelabuhan Pulau Baai perlu pula didukung oleh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu terutama untuk mendukung peningkatan akses dari dan menuju Pelabuhan Pulau Baai. 

Hal ini agar efisiensi logistik benar-benar tercipta secara komprehensif baik di dalam maupun di luar lingkungan kepelabuhan. Pemda harus dapat mendukung penciptaan biaya angkut yang efisien bagi pelaku logistik untuk menuju/dari Pelabuhan Pulau Baai.

Sebagian komoditas yang dihasilkan dari alam Bengkulu tidak diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Bengkulu, melainkan melalui pelabuhan Provinsi tetangga seperti Teluk Bayur di Padang; Bombaru di Palembang, hingga Tanjung Priok di Jakarta. 

"Contohnya, saja kapasitas produksi CPO dari perkebunan sawit di wilayah Bengkulu rata-rata sebesar 1.4 juta ton per tahun, namun yang diekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hanya 300 ribu ton," papar Bayu. 

Di sisi lain, jumlah ekspor CPO di Sumatera Barat lebih besar daripada kapasitas produksi CPO dalam wilayah tersebut. "Sehingga terindikasi bahwa memang terdapat tonase CPO yang diterima dari wilayah lain di luar Sumatera Barat, atau kita bisa menduga, kelebihan bahan bakunya adalah berasal dari Bengkulu," ungkap Bayu. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potential loss dari aktivitas ekspor komoditas asli Bengkulu sehingga diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi ekspor yang salah satunya dapat terwujud melalui implementasi NLE.

Di sisi lain, efisiensi logistik tidak hanya diperlukan pada fasilitas pelabuhan dan/atau bandara internasional saja. Efiisensi harus pula dapat tercipta pada jaringan-jaringan yang terhubung pada fasilitas transportasi tersebut. 

Berdasarkan hasil koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan beberapa Pemda seperti Pemda Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur, bahwa pelaku usaha pada wilayahnya lebih memilih mengirim komoditas hasil produksinya menuju wilayah di luar Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan biaya yang lebih efisien. 

"Salah satunya adalah di Mukomuko, sebagian besar produk kelapa sawit daerah ini dikirim ke wilayah Sumatera Barat untuk diekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur, Padang," kata Bayu. 

Karena itu, pihaknya menekankan agar perlu dibentuk komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya untuk bersama-sama menciptakan sebuah ekosistem logistik yang efisien secara menyeluruh dan mewujudkan NLE.

"Pada tahun 2023, perluasan penerapan NLE salah satunya diimplementasikan di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu," jelas Bayu.