Jakarta, kabarsawit.com - Satuan Tugas Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah dilepas oleh Kementrian Pertanian. Tujuannya untuk membantu percepatan capaian PSR se-Nusantara.

Menurut Wakil Apkasindo Sumatera Selatan (Sumsel), M Yunus program PSR seharusnya lebih fokus pada kebun milik petani swadaya. Sebab lini ini yang memang membutuhkan bantuan untuk peremajaan.

Disamping menjadi sasaran yang tepat, kebun swadaya juga memiliki potensi yang tinggi untuk mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bagaimana tidak, Yunus merinci ada 16 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia. 42 % dari kebun itu adalah milik petani. Dari 42 % sebanyak 70% adalah petani swadaya.

"Jadi ada 5 jutaan hektar kebun petani swadaya kalau dihitung-hitung," terangnya Jumat (19/5).

Jika 5 juta hektar itu berhasil di remajakan, besar kemungkinan jumlah produksi CPO Indonesia akan meningkat. Terlebih jika menggunakan bibit bersertifikat. Maka kualitas CPO tidak ada perbedaan dengan hasil kebun milik perusahaan.

"Jika sudah begitu jika dihitung saja perhektar tiap tahun kebun sudah dapat menghasilkan 35 ton TBS atau 8 ton CPO. Jika dikalikan lagi dengan luasan yang mencapai 16 juta hektar maka tahun 2045 produksi CPO Indonesia bisa sampai 100 juta ton," rincinya.

Tentu kedudukan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di Dunia akan tetap terjaga. Malah juga akan semakin maju karena menguasai pasar.

Lalu langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti minyak goreng, biodiesel dan lainnya tidak akan terjadi masalah. Lantaran bahan baku melimpah.

"Biar pun Malaysia misalnya membuat pabrik besar-besaran tidak akan menjadi masalah. Karena produsen terbesar adalah kita. Lalu pasar tentu akan melihat kualitas dan mutu hasil kebun kita," terangnya.

Artinya lanjut Yunus, pasar sudah dikuasai dengan harga yang sudah terbentuk. Misalnya dari sisi bahan bakar saja, jika dibandingkan dengan fosil maka akan lebih efisien kelapa sawit. Karena fosil tidak dapat diperbaharukan.

"Perencanaan mungkin sampai situ namun apa yang dipikir, dipilih dan dikerjakan pemerintah tidak singkron.  Mudahnya jika untuk pembenahan jangan dipersulit. Seperti kondisi PSR  pada kebun petani swadaya. Kemudian jika tidak fokus ke kebun ini maka kondisi kelapa sawit masih akan amburadol," tutupnya.