Pekanbaru, kabarsawit.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi momok bagi provinsi Riau. Meski jumlahnya sudah sangat kecil, namun karhutla masih terjadi di Bumi Lancang Kuning ini.

Kondisi ini tidak luput dari luasnya lahan gambut yang tidak sedikit pula diatasnya ditanami kelapa sawit.

Permasalahan ini tentu menjadi perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, M Rawa El Amady yang pada 2020 ia bersama timnya melakukan observasi penyebab karhutla tadi.

Diceritakannya ada tiga kabupaten dan 5 desa yang menjadi lokasi observasi tersebut. Hasil observasi pada 5 desa gambut menyimpulkan bahkwa kebarakan disebabkan rusak lansekap air oleh kanal perusahaan.

"Air dari tempat yang lebih tinggi tidak mengalir menuju sungai melalui lahan masyarakat dan desa, namun sebelum sampai lahan masyarakat masyarakat dan desa, air sudah distop oleh kanal perusahaan yang kedalamannya hampir mendekati kedalaman sungai," ujarnya saat berbincang dengan kabarsawit.com, Jumat (19/5).

Rawa melanjutkan, kanal itu menyebabkan pasokan air ke lahan masyarakat dan desa terhenti. Bahkan air yang ada di lahan masyarakat dan desa mengalir ke kanal. Kondisi ini menyebabkan kekeringan pada gambut di lahan desa dan lahan masyarakat sehingga mempermudah kebakaran di kebun-kebun masyarakat dan di gambut yang ada di desa. 

Temuan ini ditegaskan Rawa, mematahkan program yang dicanangkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yang melakukan penggalian sumur dan embung.  Karena sumur dan embung dipastikan ikut kering sehingga tidak bisa menolong kekeringan yang ada di lahan masyarakat dan desa.

 Begitu juga dengan program dari perusahaan HTI dan kelapa sawit melalui pembangunan masyarakat dan hadiah setiap desa bagi yang menjaga desanya dari kebakaran. 

"Terkesan aneh, bahwa kanal perusahaan yang menyebabkan kekeringan  dilombakan oleh perusahaan bagi masyarakat yang bisa menjaga desanya dari kebakaran. Satu-satunya alternatif pencegahan kebarakan di lahan masyarakat adalah dengan pembahasan melalui hujan buatan, karena upaya lain tidak mungkin bisa mengatasinya," bebernya.

Kemudian untuk jangka panjang, menurut Rawa pemerintah harusnya memastikan air kanal pada perusahaan ikut menjaga kebasahan di lahan masyarakat dan di desa dengan sistem interkoneksi.