Jakarta, kabarsawit.com - Petani sawit di Provinsi Bengkulu kecewa dengan tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) karena menurunkan harga kelapa sawit. Untuk periode Mei, harga TBS di Bengkulu ditetapkan Rp 1.822,45/kg. Sebelumnya dibanderol Rp 2.000/kg.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Bengkulu, Jakfar, menilai harga terbaru itu sangat rendah.

"Bedanya cukup signifikan dengan harga TBS di Provinsi Jambi. Padahal harga crude palm oil (CPO) sama, yaitu Rp 10.672/kg. Di sana harga TBS sawit masih bertahan di level Rp 2.000-an per kilogram," kata Jakfar kepada kabarsawit.com, Sabtu (20/5).

Menurutnya, rendahnya harga TBS kelapa sawit berdampak negatif bagi kesejahteraan para petani Bengkulu. "Pendapatan petani sawit pasti berkurang. Harga yang ditetapkan tidak mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani," ujarnya.

Ia sangat menyesalkan perbedaan harga TBS sawit di Bengkulu dengan Jambi. Menurutnya, petani sawit di Provinsi Jambi cukup diuntungkan dengan kestabilan harga TBS kelapa sawit.

"Perbedaan harga TBS ini juga menunjukkan perbedaan signifikan dalam kebijakan penetapan harga antara dua provinsi yang bertetangga," tandasnya.

Mewakili para petani sawit di Bengkulu, dia meminta pemerintah daerah lebih peka dan membantu meningkatkan harga TBS. "Paling tidak bisa sama dengan di Jambi," harapnya.

"Petani berharap agar kebijakan penetapan harga berpihak kepada mereka dan memberikan kepastian untuk kelangsungan usaha mereka," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Bickman Panggarbesy, berencana akan mengadakan pertemuan dengan tim penetapan harga untuk membahas perbedaan harga yang mencolok dengan Provinsi Jambi. 

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi para petani sawit di Bengkulu.

"Dalam pertemuan nanti, kami akan membahas secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga TBS kelapa sawit. Kami akan berusaha mencapai konsensus yang menguntungkan semua pihak terkait," jelasnya.