Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah pusat diminta kembali mengalokasikan pupuk subsidi untuk komoditas kelapa sawit.

Petani sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Budi Santoso mengatakan, pupuk menjadi faktor utama yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungan petani. "Itu pengalaman saya berkebun sawit selama lebih dari 10 tahun," kata dia saat berbincang dengan kabarsawit.com, kemarin. 

Namun, sayangnya pemerintah mencabut subsidi untuk komoditi sawit sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi. Ironisnya, sepanjang tiga tahun terakhir harga pupuk non subsidi juga terus naik.

"Sementara harga jual kelapa sawit tidak naik signifikan. Kami mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit kami," kata Budi.

Budi mengatakan, satu karung pupuk NPK mutiara saat ini harganya sekitar Rp 850 ribu. Setiap enam bulan dia butuh 10 sampai 15 karung NPK untuk kebunnya.

"Pengeluaran untuk beli pupuk saja sudah lebih Rp 8 jutaan. Sementara pendapatan dari hasil panen saat ini per bulan hanya Rp 3 juta sampai Rp 4 juta," keluhnya.

Menurutnya, jika pemerintah memang ingin mendukung kesejahteraan petani sawit, maka mengalokasikan pupuk subsidi adalah bukti yang paling nyata.

"Menghapus pupuk subsidi bagi petani sawit sama saja membuat petani semakin menderita," tukasnya.

Bupati Bengkulu Utara, Mian, mengaku banyak mendengar keluhan tentang mahalnya harga pupuk kimia. Tuntutan agar petani sawit diberi pupuk subsidi terus muncul dari sentra-sentra kebun sawit rakyat.

"Dalam beberapa kesempatan, kami telah berdiskusi dengan para petani sawit di Bengkulu Utara. Mereka mengungkapkan kekhawatiran yang sama," katanya.

Dia berjanji akan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan alokasi pupuk subsidi bagi petani sawit. "Semoga ada solusi terbaik untuk petani sawit," tutupnya.