Kanopi Indonesia Tolak Sawit sebagai Tanaman Hutan Kritis
Juru Bicara Kanopi Indonesia Hijau, Ali Akbar. Foto: Dirgantara
Bengkulu, kabarsawit.com - Kanopi Indonesia Hijau, sebuah organisasi lingkungan yang berfokus pada pelestarian hutan dan alam, mengecam rencana penetapan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis atau terlantar.
Menurut Juru Bicara Kanopi Indonesia Hijau, Ali Akbar, tanaman kelapa sawit bukanlah tanaman asli hutan Indonesia. Tanaman ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai tanaman perkebunan karena ditanam secara intensif oleh manusia untuk produksi minyak kelapa sawit.
"Penunjukan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis akan merusak konsep dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di hutan," kata Ali, Senin (5/6).
Dalam penjelasannya, Ali Akbar menyatakan bahwa jika kelapa sawit ditetapkan sebagai tanaman hutan kritis, maka berpotensi merusak upaya pelestarian tanaman endemik dan langka yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.
"Penanaman kelapa sawit yang meluas telah menyebabkan deforestasi yang signifikan di banyak daerah, mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi spesies flora langka dan banyak satwa liar," ujarnya.
Ia mengaku, tidak menentang industri kelapa sawit sebagai sumber pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, Kanopi menolak penetapan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis karena hal tersebut tidak sesuai dengan keberadaan dan karakteristik tanaman ini.
"Kami tidak menentang industri kelapa sawit sebagai sumber pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, kami menolak penetapan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis karena hal tersebut tidak sesuai dengan keberadaan dan karakteristik tanaman ini," tegas Ali Akbar.
Ia juga menambahkan bahwa penanaman kelapa sawit sebaiknya dilakukan di lahan-lahan yang telah disesuaikan untuk perkebunan, bukan di dalam hutan yang merupakan ekosistem alami.
Selain itu, perlu langkah-langkah yang lebih baik adalah meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap industri kelapa sawit, termasuk memastikan praktik pertanian berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
"Kami mendorong penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan penggunaan lahan yang tidak mengorbankan hutan alami," tutupnya.








