Jakarta, kabarsawit.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan meluncurkan Bursa CPO pada Juni ini yang juga menjadi patokan penetapan harga TBS kelapa sawit dalam negeri.

Kebijakan ini tentu memberikan angin segar bagi petani kelapa sawit yang saat ini tengah menjerit lantaran harga TBS sawit makin merosot. 

Seperti yang disampaikan Analis PSP Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Arpian. Ia mengatakan saat ini harga kelapa sawit tengah anjlok di Indonesia karena permintaan CPO yang cenderung turun akibat banjirnya minyak kedelai dan bunga matahari.

"Bursa CPO akan menjadi secerca harapan untuk memacu harga sawit. Selama ini, Indonesia sebagai produsen terbesar CPO di dunia, tetapi industri sawit dalam negeri malah mengacu pada Bursa MDEX di Malaysia dan Rotterdam di Belanda," kata Rudi Arpian kepada kabarsawit.com, Sabtu (10/6).

Dengan adanya harga acuan sendiri, Rudi Arpian berharap dapat mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sehingga bisa memainkan peranan yang lebih penting dalam dunia perkelapasawitan global.

"Di dalam negeri harga CPO yang lebih baik akan memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen CPO dan produk sawit. Dimana dampaknya akan meningkatkan harga TBS di tingkat petani," jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga juga berharap Bursa CPO dapat membuat harga ekspor di pasar global ditentukan sesuai gejolak pasar (supply vs demand sawit). Sehingga harga CPO tidak merugikan pasar TBS yang berasal dari petani dan perusahaan kelapa sawit.

"Kami juga berpendapat agar bursa CPO dapat secara aktif dan bisa turut melakukan trading physik dari CPO. Jadi tidak hanya sekedar tempat transaksi "paper"," ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) itu, jika Bursa CPO Indonesia kuat, dampaknya ekonomi petani akan semakin baik lantaran harga TBS kebun bagus.

Sahat menambahkan Bursa CPO juga perlu didukung institusi yang independent. Artinya tidak terlibat dalam dunia atau aktivitas usaha di sektor kelapa sawit.

"Sedapat mungkin institusi penetap harga CPO ini juga punya sawit secara physic dan tidak hanya sebagai 'macan-kertas' saja," katanya.

Sebetulnya, kata Sahat, dalam sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini, Kemendag telah menjalankan peran price-setter secara bulanan dengan menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO.

"Atas basis HPE ini lah sebagai pedoman bagi para exportir untuk membayar besaran Bea Keluar ( BK) yang disetorkan ke kas negara, dan Pajak Ekspor (PE) yang disetorkan ke kas BPDPKS," tutupnya.