# Lh
-
Perusahaan Sawit Harus Reboisasi Kawasan Hutan
Bengkulu, kabarsawit.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu -
Soal Perambah Hutan di Mukomuko, Dinas LHK Bengkulu Bilang Gini...
Bengkulu, kabarsawit.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu akan -
Jika Ada Perusahaan yang Rusak Lingkungan, Laporkan Saja ke KLHK
Bengkulu, kabarsawit.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemerintah -
WALHI Khawatir Pelepasan Hutan Jadi Sumber Bencana
Bengkulu, kabarsawit.com - Ketua Koordinator Advokasi dan Program WALHI Bengkulu, Dodi Faisal -
Terlanjur Rambah Hutan, Pemerintah Bakal Pungut Ganti Rugi Pada Perusahaan
Bengkulu, kabarsawit.com - Alih-alih menunggu pemusnahan 500 hektare kebun kelapa sawit ilegal -
WALHI Tuding Pelepasan Hutan di Bengkulu untuk Kepentingan Pengusaha, Dewan: Mereka Perlu Belajar Lagi!
Bengkulu, kabarsawit.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Usin -
WALHI Pertanyakan Perubahan Tata Ruang dan Pelepasan Kawasan Hutan di Bengkulu
Bengkulu, kabarsawit.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai -
Walhi Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik HGU PT BRS
Bengkulu, kabarsawit.com - Direktur Forum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Bengkulu -
Polhut Tunggu Perintah Pemusnahan Kebun Sawit Ilegal di Mukomuko
Bengkulu, kabarsawit.com - Satuan Polisi Hutan (Polhut) melakukan pengamanan rutin terhadap 500 -
Gegara Permentan 3 Tahun 2022, Petani Gigit Jari
Rengat, kabarsawit.com – Terbitnya Permentan Nomor 3 Tahun 2022 menambah daftar panjang -
Sengkarut PSR, Mentan dan Men-LHK Layak Dievaluasi
Pekanbaru, kabarsawit.com - Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) -
PERPU UUCK Lahir, KLHK Diminta Transparan Soal Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan
Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu -
Banding Ditolak, Perusahaan Sawit Didenda Rp 238,6 Miliar
Jakarta, elaeis.co - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding
