Bengkulu, kabarsawit.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko tengah dilema terhadap fungsi sebagai pengawas industri di daerah itu.

Soalnya, hingga saat ini tidak ada satu pun petugas DLH yang berlisensi resmi yang dapat menguji sample air limbah. Jika pun ada kejadian pencemaran limbah, sample air yang diambil tidak akan diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Plt Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Budi Yanto tidak menampik hal itu. Bahkan ia mengaku, hal itu menjadi penghambat utama pihaknya untuk menjalankan tugas sebagai pengawasan.

Sebab, pengambilan sampel air untuk keperluan pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, dan penyidikan kasus lingkungan harus dilakukan oleh petugas yang sudah berkompeten dan memiliki sertifikat Pengambilan Contoh Uji Air (PCUA) dari BNSP.

"Hingga saat ini anggota DLH Mukomuko belum memiliki sertifikasi tersebut," kata Budi Yanto, Kamis (27/7).

Budi mengatakan, akibat kekurangan petugas yang berlisensi, pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik CPO daerah itu jadi kurang optimal. Terutama, dalam menghadapi persoalan penyidikan kasus lingkungan yang sering dilaporkan warga.

"Petugas berlisensi sangat penting dalam mengumpulkan data dan bukti untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran lingkungan oleh pabrik CPO," ujarnya.

Untuk itu DLH Mukomuko berupaya mengatasi permasalahan itu melalui pelatihan dan sertifikasi PCUA dari BNSP. "Kami akan segera berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan memperkuat SDM melalui pelatihan dan sertifikasi PCUA dari BNSP," tuturnya.

Pihak pabrik sawit di Mukomuko pun menyambut baik upaya DLH Mukomuko tersebut. Ahmad Rahman, salah satu petinggi pabrik sawit di daerah itu mendukung penuh upaya DLH Mukomuko.

"Kami mendukung sepenuhnya upaya DLH Mukomuko untuk memiliki petugas yang berlisensi dalam melakukan pengawasan. Ini adalah langkah positif untuk menjaga lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara industri dan ekosistem," ujar Rahman.