Jakarta, kabarsawit.com - Pemerintah terus mendorong para petani kelapa sawit untuk mengejar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai tahun depan. Masalah pendanaan tidak dianggap sebagai kendala karena pemerintah sedang menyiapkan bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Prayudi Syamusri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementrerian Pertanian, mengatakan bahwa BPDPKS memiliki beberapa program, salah satunya adalah Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Dalam program Sarpras, ada delapan paket bantuan yang ditawarkan kepada para petani kelapa sawit. Salah satunya adalah pendanaan untuk sertifikasi ISPO.

"Biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun pada tahap awal dapat ditanggung oleh BPDPKS," ujarnya, Rabu (8/5).

Petani yang mengajukan permohonan pendanaan melalui BPDPKS tentu saja harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPDPKS.

"Hal ini sudah mengikuti aturan sebelumnya, dimana kelompok tani yang sudah siap untuk mendapatkan ISPO cukup mengajukan proposal melalui dinas kehutanan kabupaten/kota untuk mendapatkan bantuan dana sertifikasi dari anggaran BPDPKS," katanya.