Jakarta, kabarsawit.com - Program Biodiesel B50 resmi berjalan sejak 1 Juli 2026 dengan target mengerek permintaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun di lapangan, harapan itu belum menjadi kenyataan.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengungkapkan harga tandan buah segar (TBS) sawit justru belum mengalami lonjakan setelah implementasi B50. 

Padahal, secara teori ekonomi, meningkatnya konsumsi CPO untuk program biodiesel seharusnya ikut mendorong kenaikan harga buah sawit di tingkat petani.

"Laporan kami ke Presiden Prabowo sederhana, petani sawit belum merasakan manfaat B50," kata Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung, Rabu (5/8). 

Menurut Gulat, pemantauan APKASINDO menunjukkan harga CPO di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) maupun Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) justru melemah setelah kebijakan B50 diberlakukan.

Bahkan, harga tender CPO di KPBN terus turun hingga akhir Juli 2026. Dampaknya langsung terasa di tingkat petani.

Harga TBS petani swadaya saat ini hanya berada di kisaran Rp2.400-Rp3.200 per kilogram. Sementara petani plasma memperoleh harga sekitar Rp2.800-Rp3.800 per kilogram.

Padahal sebelum B50 diterapkan, harga CPO domestik sempat berada di kisaran Rp15.800 hingga hampir Rp16.000 per kilogram. Saat itu harga TBS petani swadaya rata-rata sudah menembus Rp3.000-Rp3.200 per kilogram, sedangkan petani plasma bahkan sempat menyentuh Rp4.000 per kilogram.

"Kalau ditanya apakah B50 sudah berdampak terhadap kesejahteraan petani, jawaban kami jelas, belum," tegasnya.

Gulat mengungkapkan perubahan baru terlihat setelah Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa harga CPO Indonesia masih berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, sementara harga di Bursa Rotterdam telah mencapai sekitar Rp27.000-Rp28.000 per kilogram.

Menurutnya, sehari setelah pernyataan Presiden tersebut, harga CPO domestik memang mulai naik. Namun kenaikannya hanya berada di kisaran Rp15.800-Rp15.900 per kilogram sehingga belum mampu mengangkat harga TBS secara signifikan.

"Artinya persoalannya bukan di permintaan CPO. Yang belum dibenahi adalah mekanisme pembentukan harga CPO di dalam negeri," ujarnya.

APKASINDO menilai akar persoalan berada pada sistem tender KPBN yang hingga kini masih menjadi acuan harga bagi hampir seluruh pabrik kelapa sawit di Indonesia.

Gulat menyebut mekanisme tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan posisi Indonesia sebagai produsen sekitar 60 persen minyak sawit dunia.

"Malaysia sudah punya bursa, Rotterdam juga punya bursa. Masa Indonesia masih memakai sistem tender tertutup? Kita produsen terbesar dunia tetapi masih memakai cara lama," katanya.

Menurutnya, selama harga referensi CPO masih dibentuk melalui mekanisme tender, harga TBS petani akan sulit mengikuti kenaikan permintaan yang tercipta akibat kebijakan B50. "Kalau harga tender KPBN tidak rebound, jangan berharap harga TBS petani ikut naik," ujarnya.

Sebagai solusi, APKASINDO mengusulkan pembentukan Bursa Sawit Indonesia agar harga CPO nasional lebih transparan dan mencerminkan kondisi pasar global.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah melalui Satgas Proyek Strategis Nasional (PSN) Sawit.

Gulat menilai pembentukan bursa tidak hanya akan menguntungkan petani, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara karena harga referensi CPO menjadi lebih kompetitif.

"Kalau harga referensi kita terlalu rendah, yang rugi bukan hanya petani. Negara juga kehilangan potensi penerimaan dari sektor sawit," katanya.
Ia menegaskan APKASINDO mendukung penuh implementasi B50 sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, menurutnya keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari berkurangnya impor solar.

"B50 akan benar-benar berhasil kalau petani sawit ikut menikmati hasilnya. Jangan sampai konsumsi CPO naik, tetapi harga buah sawit yang diterima petani tetap jalan di tempat," pungkas Gulat.***