Jambi, kabarsawit.com - Temuan pemerintah terkait adanya 9 juta hektare lahan kebun kelapa sawit yang tidak membayar pajak terus menjadi perbincangan dan perhatian sejumlah pihak. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah memaparkan temuan tersebut ke publik.

Menurut Ketua Bidang Hukum& advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, temuan itu merupakan salah satu kegagalan pemerintah. Khususnya dalam melakukan tindakan pengawasan baik itu di sektor perkebunan sawit maupun terhadap pajak negara maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Tindakan fungsi manajemen yaitu kontroling gagal dilakukan pemerintah," ujarnya, Senin (15/5).

Menurutnya Kementerian Lingkungan Hidan dan Kehutanan (KLHK) harus berani memberitakan secara terang benderang didukung dengan data otentik. 

"Kita khawatirnya pajak itu dibayar tapi tidak sampai ke pihak yang berwenang. Kemudian ini tahun politik, kita khawatir pula ada kepentingan politik di wacana ini," terangnya.

Ditegaskan Harry, pemerintah seharusnya menjabarkan secara terang-benderang terkait dugaan ini. Kemudian juga mengusut tuntas jika temuan tersebut terbukti benar.