Jakarta, kabarsawit.com – Industri kelapa sawit Indonesia bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan tulang punggung ekonomi nasional. 

Sekitar 20 juta orang menggantungkan hidupnya pada sawit, mulai dari petani kecil, buruh kebun, pekerja pabrik, hingga pelaku usaha lokal. 

Namun, di balik besarnya kontribusi ekonomi ini, perlindungan terhadap petani kecil dan pekerja sawit masih jauh dari memadai.

Yuli Swasono, advokat dan Sekretaris Perkumpulan Environmental, Social, and Governance (ESG) Indonesia, menekankan bahwa persoalan utama sawit bukan pada tanaman itu sendiri, melainkan pada cara pengelolaan dan tata kelolanya. 

“Sawit terlalu sering disederhanakan sebagai isu lingkungan. Padahal ini adalah sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola yang kompleks. Petani kecil masih menghadapi masalah klasik: produktivitas rendah, keterbatasan akses pembiayaan, status lahan yang tidak jelas, dan posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok,” kata Yuli, Sabtu (17/1).

Di tingkat internasional, prinsip ESG kini menjadi standar yang menentukan kelayakan suatu industri untuk diinvestasikan dan diterima dalam rantai pasok global. 

Namun implementasi prinsip ini di lapangan masih minim. Banyak petani kecil yang belum merasakan manfaat dari praktik keberlanjutan, sementara mereka menjadi tulang punggung produksi sawit Indonesia.

Secara lingkungan, sawit memang sering dikaitkan dengan deforestasi. Yuli menekankan bahwa hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak adil jika melihat konteks produktivitas. 

Secara biologis, kelapa sawit menghasilkan minyak jauh lebih tinggi dibanding tanaman lain, bahkan delapan hingga sepuluh kali lipat dibanding kedelai atau bunga matahari. Mengganti sawit dengan alternatif lain justru berisiko memperluas lahan yang dibutuhkan secara global.

Namun, kendala terbesar bukan pada tanaman, melainkan pada tata kelola lanskap. Legalitas lahan yang belum tuntas, perlindungan kawasan konservasi yang lemah, pengelolaan gambut yang tidak konsisten, hingga kebakaran hutan yang berulang tetap menjadi pekerjaan rumah. 

Tanpa tata kelola yang baik, efisiensi sawit yang seharusnya menjadi keunggulan berubah menjadi risiko ekologis.

Dimensi sosial juga masih terpinggirkan. Industri sawit membentuk ekosistem sosial yang luas: dari ribuan petani kecil hingga pekerja pabrik dan ekonomi desa. Meski demikian, kesejahteraan mereka belum merata. 

Banyak petani kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk replanting, menghadapi ketidakpastian legalitas lahan, dan posisi tawarnya lemah di pasar global. 

Yuli menegaskan, pemberdayaan petani kecil dan kemitraan adil harus dijadikan bagian dari kebijakan terukur, bukan sekadar narasi. “Tanpa itu, sawit justru menghasilkan ketimpangan, bukan kesejahteraan,” ujarnya.

Tata kelola atau governance menjadi masalah paling krusial. Banyak konflik sawit muncul akibat perizinan tumpang tindih, rantai pasok yang tidak transparan, penegakan hukum yang lemah, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial yang rendah. 

Di tingkat internasional, regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menuntut keterlacakan penuh dari kebun hingga produk akhir. Regulasi ini sering dipersepsikan sebagai hambatan, padahal justru bisa menjadi peluang strategis jika tata kelola dijalankan konsisten.

Eksperimen negara lain menunjukkan, industri sawit yang mengintegrasikan prinsip ESG dengan serius mampu mempertahankan akses pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk mencontoh model ini, asalkan pemerintah mampu memperkuat regulasi, memperluas akses pembiayaan, dan memastikan transparansi rantai pasok.

Analisis pakar menegaskan, tanpa langkah konkret, 20 juta orang yang menggantungkan hidup pada sawit hanya menjadi statistik ekonomi. 

Perlindungan hukum, replanting, pelatihan, dan pemberdayaan sosial harus diterapkan agar sawit benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan sumber kesejahteraan.

“Jika ESG dijalankan serius dan konsisten, sawit Indonesia tidak hanya bertahan, tapi bisa menjadi model industri tropis yang berkelanjutan,” tutup Yuli.***