Petani Sawit Dharmasraya Terus Menjerit, APKASINDO Sumbar Desak BPDPKS Kabulkan Pembangunan PKS Mini
Ilustrasi - truk pengangkut TBS sawit melintas di jalanan Kabupaten Siak, Riau. Foto: Sahril
Sumbar, kabarsawit.com - APKASINDO Sumatera Barat (Sumbar) mendesak BPDPKS merealisasikan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) petani di Kabupaten Dharmasraya.
Desakan ini bukan tanpa dasar. Sebab hasil tanaman sawit di daerah tersebut tidak tertampung PKS di sana.
"Kita sudah usulkan ke BPDPKS untuk segera merealisasikan pembangunan PKS petani di Dharmasraya. Sebelumnya BPDPKS juga telah umumkan beberapa wilayah yang mendapat dukungan pembangunan PKS petani itu," kata Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur kepada kabarsawit.com, Kamis (13/7).
Usulan itu telah disampaikan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada titik terang pembangunan pabrik petani tersebut. "Saat ini kita tengah desak untuk pembangunan PKS petani ini. Sebab petani Dharmasraya sudah menjerit hasil kebunnya sering busuk lantaran tidak tertampung PKS di sana," paparnya.
Saat ini petani kelapa sawit di Dharmasraya hanya bisa pasrah. Padahal seharusnya petani sumringah lantaran menghadapi momen panen raya.
Namun, petani hanya bisa gigit jari. Sebab pabrik kelapa sawit yang ada di wilayah itu tidak mampu menampung hasil kebun petani yang saat ini produksinya melimpah.
"Saat ini panen raya, tapi petani justru bingung karena tidak ada PKS yang mampu membeli hasil kebun sekaligus," ujarnya.
Di Dharmasraya hanya ada dua PKS yang beroperasi. Dimana kapasitasnya hanya 30 ton/jam. Sedangkan luas kebun kelapa sawit di wilayah itu mencapai 90.000 hektare. Sehingga hasil produksi kebun tidak tertampung.
"Ini yang menjadi permasalahan. Apalagi dua tahun ke depan, mungkin lebih parah bisa-bisa hasil kebun petani busuk tidak terjual," ujarnya.
Akibat batas penampungan itu, akhirnya hasil kebun petani harus mengantri. Bahkan sampai 2 atau 3 hari berada di mobil angkutan menunggu pembongkaran.
"Dengan begitu maka kualitas kelapa sawit petani menurun. Sehingga PKS justru membelinya dengan harga murah hanya Rp1.900/kg," paparnya.
Harga itu lebih rendah sampai Rp600/kg dibandingkan harga penetapan yang saat ini mencapai Rp 2450/kg. Untuk itu pemerintah diharapkan segera mencari investor untuk mendirikan pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut. Atau paling tidak memberikan kesempatan bagi petani untuk mendirikan PKS mandiri.
