Jakarta, kabarsawit.com – Program biodiesel B50 ternyata belum sepenuhnya dirasakan petani. Hampir satu bulan sejak diberlakukan pada 1 Juli 2026, harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat masih belum menunjukkan lonjakan berarti.

Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung menyebut harapan besar petani terhadap program B50 belum berjalan sesuai ekspektasi.

Menurut Gulat, petani awalnya berharap peningkatan serapan CPO untuk biodiesel bisa membuat harga minyak sawit naik dan berdampak langsung terhadap harga TBS. Namun, hingga memasuki hari ke-29 implementasi B50, kondisi tersebut belum banyak berubah.

“Banyak harapan, doa, dan cita-cita dari petani sawit dengan diluncurkannya B50, yaitu akan terdongkraknya harga CPO dan naiknya harga TBS petani sawit. Tetapi jujur, harga TBS petani masih belum move on,” ujar Gulat dalam pernyataan yang dikutip dari TikTok APKASINDO.

APKASINDO menyebut harga TBS petani swadaya saat ini masih berada di kisaran Rp3.000-Rp3.400 per kilogram. Bahkan, di sejumlah wilayah harga yang diterima petani masih sekitar Rp2.800-Rp2.900 per kilogram.

Di tengah kondisi tersebut, petani juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi. APKASINDO mencatat harga pupuk mengalami kenaikan sekitar 30 persen akibat tekanan geopolitik global yang berdampak terhadap rantai pasok.

APKASINDO kemudian menyoroti mekanisme pembentukan harga CPO melalui tender di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Menurut asosiasi, harga tender KPBN menjadi salah satu penentu harga TBS petani karena pembelian TBS sangat bergantung pada pergerakan harga CPO.

APKASINDO mencatat harga tender KPBN masih berada di kisaran Rp15.200-Rp15.800 per kilogram, sementara harga CPO internasional disebut berada pada level lebih tinggi.

Karena itu, APKASINDO meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap proses tender KPBN agar harga yang terbentuk lebih transparan dan mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, APKASINDO juga mendorong pembentukan Bursa Sawit Indonesia agar perdagangan CPO memiliki mekanisme terbuka dan kompetitif.

Menurut APKASINDO, Indonesia sebagai produsen sekitar 68 persen minyak sawit dunia sudah seharusnya memiliki sistem perdagangan yang mampu menciptakan harga yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha, terutama petani.

Bagi petani sawit, program B50 bukan hanya soal peningkatan serapan CPO, tetapi juga soal satu hal paling penting: apakah harga TBS di kebun benar-benar ikut naik.***