SEPANJANG sejarah industri kelapa sawit di Indonesia, terdapat rumor dan mitos yang mengatakan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi di pedesaan. Namun, mitos dan rumor tersebut telah terbantahkan oleh kenyataan.

Seperti yang kita ketahui, perkebunan kelapa sawit sering dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi perintis karena cenderung berkembang di daerah terpencil, pinggiran, berpenduduk padat, dan terdegradasi.

Melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, lahan yang terdegradasi dapat dipulihkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia.

Proses restorasi dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase perintis ditandai dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit utama dan perkebunan plasma, diikuti dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya, usaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi swasta.

Terbukanya akses jalan, terjaminnya pasar tandan buah segar (TBS) dari pabrik kelapa sawit, serta keberhasilan petani sebelumnya menjadi magnet bagi para pelaku usaha untuk masuk dan berinvestasi di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit.

Seiring dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit, sektor-sektor ekonomi lainnya juga ikut berkembang, seperti sektor jasa transportasi untuk mengangkut TBS dari perkebunan ke pabrik,

Sektor lainnya adalah jasa perkantoran, perdagangan makanan, jasa kios/restoran, dan jasa perdagangan jarak jauh. Akibatnya, mereka membentuk aglomerasi bersama di daerah pedesaan.

Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani kecil, tetapi juga bagi penduduk perkotaan. Para pekerja perkebunan kelapa sawit (petani dan karyawan perkebunan) merupakan konsumen dari produk makanan dan non-makanan yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Menurut studi PASPI berdasarkan data pengeluaran rumah tangga (BPS, 2021), nilai transaksi antara masyarakat perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat perkotaan mencapai Rp. 367 triliun per tahun.

Sebagai perbandingan, nilai transaksi dengan masyarakat pedesaan adalah Rp 146 triliun per tahun. Total nilai transaksi antara komunitas kelapa sawit di seluruh negeri mencapai Rp 514 triliun per tahun.

Dengan kata lain, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan untuk menghasilkan output, menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baik di perkebunan kelapa sawit maupun di sektor lain (non-pertanian) di pedesaan dan perkotaan.

Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pada tahun 2013, setidaknya 50 daerah pedesaan yang terbelakang dan terisolasi telah diubah menjadi zona pertumbuhan baru yang berbasis pada produksi kelapa sawit.

Sebuah studi yang dilakukan oleh PASPI (2017) menemukan bahwa pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis perkebunan kelapa sawit telah bermunculan dari Aceh hingga Papua.

Keberhasilan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan potensi pembangunan daerah juga dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM).

Studi PASPI (2022) menunjukkan bahwa tingkat agregat potensi ekonomi, sosial dan lingkungan (IDM) lebih tinggi pada desa-desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan desa-desa yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit.

Hal ini berarti bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan dapat mendorong tingkat pembangunan desa yang lebih tinggi. Studi ini juga mengkonfirmasi temuan World Growth (2011) bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari pembangunan pedesaan di Indonesia.

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan tidak menyebabkan keterbelakangan desa. Sebaliknya, pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat mengubah daerah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan yang baru. (sumber : Buku Mitos vs Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global Edisi Keempat, PASPI 2023/bersambung)