Pekanbaru, kabarsawit.com - Provinsi Riau dan 11 kabupaten / kota akan menerima sekitar 10 persen dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit (DBH) yang didistribusikan di 350 wilayah di Indonesia. Artinya, pada tahun 2023 akan berjumlah sekitar Rp 308 miliar atau lebih.

Jumlah ini cukup besar dibandingkan dengan daerah penghasil kelapa sawit lainnya, namun Riau seharusnya dapat menerima jatah yang lebih banyak dari yang diperoleh saat ini.

Ungkap Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Manurung.

"Sangat masuk akal mendapatkan DBH seperti yang didapat Riau pada tahun 2023, namun menurut Gulat hanya setengahnya karena Riau belum memiliki data perusahaan kelapa sawit yang lengkap," katanya.

Mungkin, kata Gulat, Riau akan bisa mengoptimalkan pendapatan DBH sawit jika memiliki data lengkap tentang perusahaan dan sejumlah perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah database perkebunan kelapa sawit hulu dan hilir di wilayah Riau. Karena basis DBH adalah pajak ekspor atau perpajakan yang berasal dari daerah kita dan mengarah ke ekspor," katanya 

"Mohon diisi datanya agar kita mendapatkan hak sesuai dengan potensi perkebunan kelapa sawit kita," pungkasnya.