Bengkulu, kabarsawit.com - Salah satu kegiatan program ketahanan pangan dan hewani di Desa Dusun Baru Pelokan, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menuai protes dari masyarakat desa. 

Pasalnya, 20 persen penggunaan Dana Desa dengan sengaja dipergunakan untuk membangun pagar perkebunan kelapa sawit milik sang kepala desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Baru Pelokan, Dirman Sasmoko mengatakan, mestinya program ketahanan pangan di desanya berupa pengembangan ternak sapi dan pembangunan pagar lahan untuk ternak sapi. 

Namun justru dialihkan ke lahan milik orang tua sang Kades dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi. 

“Memang, pagar beton untuk lahan ternak sapi itu dibangun. Tapi lahannya milik orang tua Kades yang ada tanaman sawitnya," kata Dirman kepada kabarsawit.com, Senin (16/1).

Pagar itu dibangun sang kades di atas lahan seluas 1 hektare, dengan tujuan ternak sapi miliknya dan kelompok peternak setempat tidak keluar dari area lahan. 

Hanya saja program integrasi sapi-sawit ini juga tidak melalui diskusi dan transparan sehingga pihak BPD menyayangkan hal tersebut. 

Belum lagi, plang nama juga tidak dipasang.  Padahal pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Pemerintah desa tidak ada koordinasi lagi sama kami. Malah lokasi untuk ternak sapi dipindahkan, tiba-tiba sudah dibangun di lahan milik orang tuanya. Termasuk juga kelompok penerima ternak tidak begitu transparan,” sesalnya.

“Nanti warga desa menilai BPD tidak mengawasi, padahal kita sudah mengawasi. Di mana kita sudah di tegur pendamping desa, Babinsa maupun Bhabinkhamtibmas. Agar papan nama kegiatan pembangunan pagar beton itu dipasang,” jelas Dirman.

Namun, Sekretaris Desa Dusun Baru Pelokan, Heri Anggriawan menyebut bahwa program ketahanan pangan sudah sesuai aturan. 

Di mana kandang berupa pagar beton sekeliling lahan sudah selesai dikerjakan, termasuk pengadaan ternak sapi sebanyak 10 ekor. 

“Sebelum kegiatan ini dilaksanakan kami sudah musyawarah yang juga disaksikan pihak BPD. Jadi hasil musyawarah itulah yang dilaksanakan,” kata Heri.