Bengkulu, kabarsawit.com - Akibat keterbatasan pasokan solar subsidi, pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Bengkulu terhambat. Karenanya, alat berat yang digunakan untuk tumbang chipping dan menyiapkan penanaman kelapa sawit tidak dapat digunakan.

Jakfar, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu, mengkhawatirkan penurunan realisasi penanaman lahan PSR karena kurangnya solar subsidi di wilayah tersebut.

“Pemerintah harus menangani masalah ini segera,” ucap Jakfar, Rabu (2/8)).

“Alat berat tidak dapat berjalan karena kekurangan solar, dan mereka terhenti di tengah jalan.  Sebelum ini petani masih mendapatkan solar subsidi dalam beberapa bulan terakhir, tetapi saat ini hampir tidak ada di seluruh SPBU. Pusing dibuatnya, solar subsidi tiba-tiba menghilang," lanjut Jakfar.

Karena kelangkaan solar subsidi membuat petani harus membayar lebih banyak jika harus menggunakan solar nonsubsidi. Program PSR hanya didana sebesar Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS itu tidak mencukupi. Jakfar menekankan tidak mungkin menggunakan solar nonsubsidi, karena tidak akan ada yang bisa menutupi kekurangana biaya.

Menurutnya, jika PSR terlambat ditanam akan mempengaruhi panen perdana yang nantinya juga terlambat, hal ini sangat mempengaruhi ekonomi para petani.

Selain itu, dia mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting dan mendesak, dan butuh perhatian dari pemerintah untuk memastikan pasokan solar subsidi tersedia.

Sementara itu, pengawas salah satu SPBU di Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu, bernama Docik mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya mendapatkan kouta solar subsidi sebanyak 8 ton yang dibatasi hanya untuk dua hari. 

“Untuk memastikan penjualan solar cukup, kita menggunakan barcode untuk memastikan penjualan solar tepat sasaran,” jelasnya.

Dia melanjutkan, satu kendaraan hanya boleh mengisi solar satu kali dalam sehari. Jika membeli solar pada hari yang sama, barcode akan terlihat. Dengan demikian, barcode ini dapat mengatasi orang yang membeli BBM subsidi berkali-kali.

Dia juga menambahkan, "Jika saat ini kita sering melihat antrean, itu bukan karena ada yang bolak-balik mengisi solar, tapi karena di mana-mana sekarang orang mengantre solar."

Dengan menggunakan QR code untuk pembelian solar subsidi, penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kuota harian. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 menetapkan hal ini.

Aturan tersebut menetapkan bahwa kendaraan pribadi roda empat dapat menyimpan hingga 60 liter bahan bakar per hari, kendaraan umum yang mengangkut orang atau barang roda empat dapat menyimpan hingga 80 liter, dan kendaraan umum roda enam atau lebih yang mengangkut orang atau barang dapat menyimpan hingga 200 liter per hari.

“Maksimal 20 liter solar dapat dibeli setiap hari oleh masyarakat yang belum mendaftar dalam program subsidi,” tutupnya.