Bengkulu, kabarsawit.com - Petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu diminta untuk tidak merasa malu menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini dikarenakan KUR memang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai sektor pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit.

“Petani yang membutuhkan modal usaha atau kekurangan dana dapat memanfaatkan KUR sektor pertanian,” kata Bayu Andy Prasetya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Minggu (6/8).

Hingga Juli 2023, petani Bengkulu hanya memanfaatkan dana KUR sebesar Rp 700 miliar. Bukan hanya petani kelapa sawit yang dapat mengakses, tetapi juga petani di subsektor makanan dan hortikultura.

“Meskipun Bengkulu seharusnya memiliki akses ke KUR sebesar Rp 8 triliun lebih, jumlah yang diberikan hanya Rp 700 miliar, dan itupun bukan hanya untuk petani kelapa sawit,” ujar Bayu.

Menurutnya, petani kelapa sawit yang mengikuti program PSR dapat mengambil KUR untuk menutupi kekurangan pembiayaan peremajaan yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peserta PSR dapat memanfaatkan skema khusus dengan bunga 6% per tahun. Maksimal pinjaman adalah Rp 500 juta.

Bayu mengatakan jangka waktu KUR untuk kredit modal kerja adalah 4 tahun, sementara jangka waktu KUR untuk pembiayaan investasi adalah 5 tahun. "Jadi, jika kurang dana dari BPDPKS, petani peserta PSR bisa memanfaatkan KUR khusus," katanya.

Dia berpendapat bahwa karena banyak petani kelapa sawit yang menghadapi kesulitan untuk menutupi kekurangan pembiayaan PSR, KUR pertanian sangat membantu mereka yang mengikuti PSR..Karena harga barang terus naik, hibah PSR dari BPDPKS sebesar Rp 30 juta per hektar sering tidak cukup. Dengan KUR khusus, diharapkan PSR dapat dilaksanakan dengan baik.

Ia meminta perbankan untuk mempermudah proses pengambilan kredit KUR untuk petani. Bayu ingin syarat tidak menyusahkan petani untuk mendapatkan KUR. “Bank harus membantu petani sawit Bengkulu dengan mempermudah akses KUR,” tutupnya.