Bengkulu, kabarsawit.com - Program zero truk over load over dimensions (ODOL) di Bengkulu sepertinya tidak berjalan maksimal. Sejumlah truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih kerap ditemui melintas di jalan raya berimbas pada rusaknya sejumlah ruas infrastruktur jalan di daerah itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Hendri Kurniawan, Jumat (27/1) mengatakan implementasi program Zero ODOL di daerah dirasa tidak efektif mengingat pelaksanaannya tidak didukung dengan sarana yang memadai seperti penyediaan jembatan timbang.  

"Nah, sampai saat ini jembatan timbang kita belum tersedia," kata dia menjawab kabarsawit.com

Padahal sesuai hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Desember lalu dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, pelaksanaan Zero ODOL sudah mesti berlaku tahun ini.

Dengan tidak adanya jembatan timbang, Hendri mengaku akan kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penindakan truk TBS bermuatan melebihi kapasitas. 

"Kami juga masih belum bisa merealisasikannya di lapangan. Harus ada jembatan timbang. Kan tidak mungkin kami standby setiap hari melakukan pemeriksaan," kata Hendri.

Meski saat ini terdapat satu jembatan timbang di Kota Bengkulu, itupun kata Hendri sudah tidak aktif dan rusak.

“Kami mengharapkan kementerian dapat mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di Air Sebakul yang sekarang ditutup karena tahap supervisi. Kendati begitu, kita saat ini sudah kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dan mendapatkan nilai akreditasi B,” ujar Hendri.

Hendri juga meminta agar ada perbaikan regulasi tentang penerbitan surat uji registrasi tipe kendaraan, sehingga kedepannya ada penertiban perusahaan karoseri pembuatan bak truk yang ada di Indonesia.

"Harus itu. Supaya perusahaan truk membuat sesuai dengan standar nasional sebelum dikeluarkan STNK," kata Hendri.

Hendri berharap dengan implementasi Zero ODOL ke depannya truk TBS tonase tinggi tidak lagi dapat melewati ring road sesuai Ketetapan Gubernur tentang lintasan dimaksud dan tidak masuk jalan dalam kota.

"Kami mohon ke pemerintah pusat, antara program harus sejalan dengan sarana pendukungnya," pungkasnya.