Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah dituntut menetapkan adanya harga khusus untuk tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diproduksi oleh petani yang bersertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

John Simamora, Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, mengatakan banyak petani yang kecewa karena pemerintah belum memberikan bonus kepada para petani yang sedang berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Ia mengatakan bahwa bonus tersebut dapat berupa penetapan harga TBS yang berbeda bagi petani yang belum mendapatkan sertifikat ISPO. Jika harga TBS sama untuk semua petani, maka petani akan kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ISPO.

"Petani yang sudah bersertifikat ISPO seharusnya dihargai. Harga produk mereka seharusnya lebih tinggi dari petani yang tidak bersertifikat. Jika tidak, apa bedanya?,” tanya John, Kamis (19/10).

Mandat ISPO 2025 untuk semua petani tidak akan terpenuhi kecuali jika pemerintah memberikan insentif kepada petani.

"Tunda saja tenggat waktunya. Memaksa petani untuk mematuhi ISPO tanpa memberikan insentif yang sesuai adalah langkah yang tidak realistis,” ucapnya.

“Tanpa insentif, tidak ada gunanya memaksa petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO karena harga TBS tetap rendah, harga pupuk telah meningkat 300% dan banyak lahan petani yang dipagari hutan. Dalam kondisi seperti ini, memaksa petani untuk memenuhi persyaratan ISPO tidak adil," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa kesadaran petani akan ISPO masih sangat rendah. "Sejauh ini, hanya sekitar 10 persen petani yang bersertifikat ISPO,” ujarnya.

Ia menjelaskan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah memiliki sertifikat tanah. Saat ini, banyak petani yang tidak memiliki sertifikat tanah, juga karena berada di kawasan hutan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan bahwa sekitar 25 persen lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan. Bagaimana mereka mau ISPO?,” tanyanya.

Ia juga mengatakan dukungan dan edukasi terkait ISPO masih kurang. "Sosialisasi perlu ditingkatkan. Situasi ini membuat saya pesimis dengan implementasi ISPO yang akan menjadi wajib bagi petani pada tahun 2025," tambahnya.

Hambatan lain dalam implementasi ISPO adalah tidak mudahnya akses. Menurutnya, sangat sulit bagi petani untuk mendapatkan dana sertifikasi ISPO. Dana sertifikasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga sulit diakses oleh petani.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi untuk melihat apakah ISPO lebih menguntungkan petani sawit di Indonesia," tandasnya.