Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu meminta bantuan dana dari 14 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di daerah tersebut, dengan alasan kekurangan anggaran untuk program Kampoeng Sanitasi Aman Layak Bersih (Samanih).

Proposal tersebut menyatakan bantuan tersebut akan diberikan kepada sembilan desa dan kecamatan yang tercakup dalam program tersebut. Desa-desa tersebut tidak memiliki tempat pembuangan sampah dan penduduknya masih buang air besar di sembarang tempat.

Namun, langkah ini dikritik oleh para petani kelapa sawit karena dianggap merampas kemandirian pemerintah daerah (pemda).

Edy Mashuri MT, Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit Bengkulu, mengatakan ia prihatin dan khawatir bahwa usulan tersebut akan mempengaruhi hubungan emosional antara pemerintah daerah dan perusahaan.

"Hal ini bisa menjadi bencana bagi para petani kelapa sawit. Jika ada hubungan emosional, pemerintah tidak akan dapat mengambil keputusan yang objektif, terutama jika perusahaan menggunakan sistem yang merugikan masyarakat, terutama petani kelapa sawit," ujarnya pada hari Jumat (3/11).

Ia mengatakan bahwa pemerintah Mukomuko harus mencari opsi lain untuk mendukung program Kampoeng Samanih. Misalnya, mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyumbangkan 2-3 persen dari laba bersih mereka untuk dana CSR (Corporate Social Responsibility) setiap tahun. "CSR dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi berbagai komunitas, termasuk program Kampoeng Samanih,” tuturnya.

“Pertanyaannya sekarang adalah apakah 14 perusahaan kelapa sawit ini telah membayar CSR mereka sesuai aturan. Daripada mengimplementasikan proposal seperti menyelenggarakan kegiatan kepemudaan, pemerintah Mukomuko seharusnya mendorong pelaksanaannya,'' katanya.

Gianto MSi, anggota kelompok kerja Kampoeng Samanih dan Kepala Bapelitbangda Mukomuko, mengaku telah mengirimkan proposal bantuan kepada 14 pabrik kelapa sawit. “Jika hal ini tidak benar, kami dari Pokja Perencanaan Kampoeng Samanih Kabupaten Mukomuko memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program sanitasi masyarakat Kampoeng Samanih," tandasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah Mukomuko tidak pernah memaksa perusahaan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam program ini. "Coba cek apa saja yang sudah diberikan perusahaan untuk program Kampoeng Samanih," ujar Gianto.

Ia juga menjelaskan pada awalnya permintaan bantuan tersebut tidak disertai dengan penawaran. Namun, beberapa perusahaan menyarankan kepada pemerintah Mukomuko untuk mengajukan permintaan bantuan secara resmi.

“Para pemimpin bisnis di Mukomuko tidak ingin mengambil keputusan untuk memberikan bantuan tanpa adanya penawaran tertulis. Kami hanya mengikuti arahan para pemimpin bisnis. Kami tidak tahu bahwa pada akhirnya bantuan tersebut ramai," pungkasnya.